TIMIKA, pojokpapua.id – Massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 3, Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe (AIYE), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Rabu (11/12/2024). Mereka menuntut pengembalian suara yang diduga hilang di sejumlah distrik, sembari menuding KPU tidak netral.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Tim Pemenangan AIYE, Nalio Jangkup, dengan tegas meminta agar tidak ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih sebelum masalah ini diselesaikan.
“TIDAK boleh ada pelantikan. KPU dan Bawaslu telah mematikan pesta demokrasi. Kami akan terus turun ke jalan sampai suara kami dikembalikan,” ujar Nalio dalam orasinya.
Nalio menegaskan bahwa sistem noken tidak berlaku di Mimika, dan adanya dugaan manipulasi suara merupakan pelanggaran berat. Menurutnya, suara pasangan AIYE telah dicuri di distrik Tembagapura, Kuala Kencana, Kwamki Narama, dan Jila.
“AIYE menang di mana-mana, tetapi suara masyarakat dicuri. Tidak ada sistem bungkus di Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Isu ini juga membawa perhatian pada hak Orang Asli Papua (OAP) dalam memimpin daerahnya. Nalio menilai hak-hak OAP telah dirampas oleh pihak-pihak dari luar.
“Kami, OAP, juga bisa memimpin negeri kami sendiri. Hak kesulungan kami tidak boleh dijual,” katanya, disambut sorakan massa yang membawa spanduk bertuliskan “Segera kembalikan suara nomor urut 3 pada Distrik Tembagapura, Kuala Kencana, dan Kwamki Narama.”Nalio menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku jika tuntutan tidak direspons.
“Ada indikasi kuat intervensi dari penyelenggara untuk mengalihkan suara ke kandidat lain. Kami sudah turun jalan hari ini, dan berikutnya akan kami tempuh langkah-langkah hukum,” jelas Nalio.
Sementara itu, Komisioner KPU dan Bawaslu Mimika saat ini berada di Nabire untuk mengikuti pleno tingkat Provinsi Papua Tengah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU atas tuduhan tersebut.
Aksi ini mencerminkan ketegangan politik di Mimika, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemilu serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.(*)
Komentar