TIMIKA – Distrik Mimika Baru yang berada di dalam kota Timika menjadi wajah kota ini. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat terus melakukan pembenahan sarana infrastruktur di seputaran Distrik Mimika Baru. Salah satu sarana fisik yang patut menjadi perhatian pemerintah adalah sarana drainase di seputaran kota yang banyak tidak berfungsi dengan baik.
Hal itu terungkap dalam agenda dengar pendapat antara Komisi A DPRD Mimika dengan lurah-lurah dan kepala distrik Mimika Baru, Selasa (15/03/2022).
Dalam agenda dengar pendapat Komisi A yang dipimpin langsung oleh ketuanya,
Daud Bunga, hadir pula anggota lainya yakni Mariunus Tandiseno, Lexy Linturan, Yustina Timang, Miller Kogoya, Iwan Anwar, Reddy Wijaya dan Thobias Maturbongs.
Daud Bunga mengatakan permasalahan umum yang terjadi dari tahun ke tahun di distrik dalam kota ini masih sama. Agar persoalan yang sama ini bisa terpecahkan, ia berharap agar ke depanya baik ihak kepala kampung, lurah maupun kadistrik bisa lebih intens lagi berkomunikasi dengan para dewan yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) seputaran kota.
“Kedepan kalau bisa komunikasi dengan dewan. Kadang kadang dewan yang tidak tahu. Semua lurah, kepala kampung dan RT cari dewan agar aspirasi bisa disampaikan. Karena dewan tidak bisa eksekuai dan kalai hanya sekedar mengusulkan dengan program pengawasan, budgeting dan legislasi, maka banyak program yg belum jalan karena masalah covid kemarin,” jelas Daud.
Salah satu persoalan yang urgent di distrik ini sebutnya seperti sarana drainase akan menjadi usulan dari dewan di Dapil seputaran kota untuk diperjuangkan dan diteruskan ke dinas teknis terkait.
“Soal akses drainase akan menjadi urgent untuk dewan, kani akan memperjuangkan untuk di usul ke OPD,” ungkapnya.
Daud mengatakan Komisi A DPRD sendiri bermitra dengan bidang hukum dan pemerintahan. Untuk itulah, ia harapkan dari koordinasi bersama kepala-kepala kelurahan dan kepala distrik di wilayah Distrik Mimika Baru ini bisa membuat program kerja yang diajukan baik oleh legislatif maupun eksekutif bisa sama. Ia harap usulan program kerja antara dua lembaga ini tidak tumpang tindih.
Selain itu, Daud juga memberikan apresiasi kepada kepala distrik yang sudah berupaya untuk terus melaksanakan program yang baik untuk pengembangan distrik. Salah satu yang telah dibuat adalah dengan pengajuan pembangunan kantor distrik yang baru guna memberikan layanan yang lebih refresentatif bagi masyarakat.
Anggota Komisi A, Yustina Timang juga dalam kesempatan ini membahas soal sarana drainase yang ada di seputaran kota Timika. Ia menyebut jika hujan lebat, maka beberapa lokasi akan banjir akibat sarana drainase yang tidak berfungsi.
“Mengenai drainase bahwa timika kalau hujan pasti banjir. Karena tidak dirawat nya drainase. Seperti di jalan Pattimura, drainase ditutup warga dan banyak drainase yang tersumbat,” ujarnya.
Agar sarana drainase yang sudah ada ini bisa berfungsi, Politisi Partai Nasdem ini meminta agar ketua-ketua RT bisa
kembali menggiatkan Jumat bersih bersama warganya. Jika wajah kota ini bersih, maka salah satu kesiapan untuk menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah akan tercapai.
“Kalau bisa digiatkan kembali Jumat bersih. Karena drainase kadang dipenuhi sampah. Keindahan itu perlu ada Pemeliharaan kota juga perlu. Gerakan Jumat bersih menuju kesiapan Mimika jadi ibu kota Provinsi Papua,” ungkapnya.
Persoalan distrik Mimika Baru juga disoroti H Iwan Anwar. Politisi Partai Golkar ini mengatakan persoalan sampah, penerangan jalan dan drainase memang masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak henti. Terkait sampah kata dia jelas harus ada dana untuk pengelolaan sampah dan harus didorong lebih besar. Jika terlambat satu hari saja sampah warga tidak diambil maka akan langsung membuat kotor pinggir jalan. Butuh pengangkutan armada sampah.
“Disamping ditingkat kelemahan ada iuran yg kita keluarkan tapi tdk apalah.
Ada tarif sampah yg ditarik dari PLN. Tolong dikoorsinaaikan pembayaran sampah lewat PLN dan tagihan langsung ke warga. Kalau bisa satu komitmen untuk pembayaran sampah ini dikelola oleh distrik. Kita cari solusi bagaimana menyelesaikan soal sampah ini,” jelasnya.
Lanjutnya, jika kewenangan pengelolaan sampah dilimpahkan ke pihak kelurahan maka ini akan cukup baik. Jika memang ada regulasi dan Undang-undang yang mengatur persampahan maka tentu lebih baik sehingga bisa dilihat bagaimana implementasi dan sanksi apabila ada pelanggaran.
Sementara itu Anggota Komisi A lainya Reddy Wijaya menyoroti tidak diundangnya para dewan tangan dan di Dapil seputaran kota dalam agenda Musrenbang yang sudah diadakan oleh distrik pekan lalu. Padahal, program yang diajukan di Musrenbang ini bisa disinkronkan dengan usulan yang didapat para dewan melalui agenda reses ataupun kunjungan kerja yang sudah dilakukan langsung di tengah masyarakat. Dengan koordinasi bersama, maka program yang nantinya akan dilakukan tidak tumpang tindih.
“Untuk Musrenbang dosayangkan karena kami tidak diundang. Di Musrenbang itu ada pikir sementara takutnya tumpang tindih. Kalau programnya masuk di Pokir sehingga takutnya nanti double atau tumpang tindih,” ungkapnya.
Selain itu, distrik dan kelurahan juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan RT-RT. Para ketua-ketua RT ini harus dilibatkan dalam program pembangunan atau apapun yang dilakukan distrik sehingga tidak terkesan mereka dilibatkan hanya pada saat agenda politik.
Peran para ketua RT ini kata Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini harus ada seperti salah satunya untuk mengatasi persoalan drainase yang tersumbat atau tidak berfungsi.
Menanggapi masukan para anggota dewan, Kadistrik Mimika Baru, Dedi D Paokuma SE, M Si menyebut di distrik ini ada lebih dari 11 kelurahan dan 3 kampung. Selama ini koordinasi berjalan cukup baik.
Untuk saran drainase kata dia, pihak distrik selalu berupaya agar ada pelimpahan ke distrik agar pekerjaan pembangunan drainase bisa dikerjakan oleh pihak kelurahan.
“Kami selalu ngotot dan untuk ada pelimpahan kewenangan untuk distrik. Kalau bisa pekerjaan drainase 500 juta kebawa diberikan kepada kelurahan,” ungkapnya.
Selain persoalan sarana drainase, Dedi menyebut jika pihaknya sudah menyerahkan dana kepada pihak kelurahan serta menyediakan sarana lampu penerang jalan untuk kelurahan. Walaupun belum maksimal, namun dengan fasilitas penerangan jalan di setiap kelurahan dalam kota ini, diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.
Persoalan lain yang tidak lagi menjadi rahasia ungkapnya adalah masalah sampah. Menangani persoalan sampah di dalam kota memang dibutuhkan armada pengangkut sampah yang cukup banyak. Selain dibantu Dinas Lingkungan Hidup, distrik juga kata dia telah menambah 4 armada pengangkut sampah. Soal sampah ini, keterlibatan para lurah di distriknya cukup baik. Untuk itulah ia mengapresiasi para lurah yang telah terlibat aktif untuk ikut bersama-sama menciptakan Timika yang bersih dari sampah.
“Soal sampah yang masih kecil tapi kami dari anggaran ditambah 4 armada. Terima kasih kepada lurah lurah soal sampah. Siang malam lurah-lurah hebat untuk masyarakat. Sampah itu jadi kewenangan lingkungan hidup namun kami dituntut untuk inovasi lurah. Dan satu satunya jalan kita merangkul masyarakat. Dan lurah lurah buat inovasi dengan memungut iuran sampah ke warga,” jelas Dedi. (*)
Komentar