TIMIKA, pojokpapua.id – Isu kebersihan dan keamanan menjadi perhatian utama dalam agenda reses yang digelar oleh Ardi, ST, anggota DPR Papua Tengah, di Kantor Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Senin (23/12/2024). Acara ini berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz H. Joko Prianto, Lurah Otomona Farida, para ketua RT 01-09, Babinsa, dan warga setempat.
Ardi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga Kelurahan Otomona yang telah mempercayakan dirinya menjadi wakil rakyat. “Reses ini adalah kesempatan untuk menyampaikan apresiasi sekaligus mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat,” kata Ardi, yang juga warga Kelurahan Otomona.
Dalam diskusi tersebut, masalah kebersihan menjadi sorotan utama. Ketua RW, Hans Dimara, yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan sejak 2004, mengungkapkan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Dua dari tiga kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sampah rusak dan perbaikannya harus dilakukan secara mandiri.
“Pengangkutan sampah dimulai pukul 15.00 WIT setiap hari, namun jumlah kendaraan dan tenaga pengangkut yang ada belum mencukupi. Kami membutuhkan tambahan armada seperti tiga unit kendaraan pick-up,” kata Hans.
Ketua RT 09, Ambo, menambahkan usulan untuk subsidi pembayaran iuran kebersihan, mengingat banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Selain kebersihan, isu keamanan juga menjadi perhatian. Kelurahan Otomona memiliki pos Peduli Keamanan (Peka) yang belum diresmikan dan difungsikan. Warga berharap pos ini segera diaktifkan untuk menangani masalah pencurian, begal, dan peredaran narkoba yang menjadi ancaman di lingkungan mereka.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ardi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan solusi melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPR Papua Tengah. “Kelurahan Otomona yang menjadi salah satu pusat perekonomian di Timika memang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penambahan armada pengangkut sampah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan akan mengusulkan agar APBD Mimika yang besar dapat digunakan untuk subsidi kebersihan, bahkan menghapuskan iuran sampah ke depannya. Untuk sementara, Ardi menyarankan subsidi silang antara warga yang mampu dengan yang kurang mampu serta penarikan iuran dilakukan oleh pemilik kos, bukan penyewa.
Terkait pos Peka, Ardi sepakat bahwa program ini penting untuk meminimalisir tindak kriminalitas. Ia berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada bupati dan gubernur.
“Semua masukan dari warga sudah kami catat dan akan diteruskan kepada pengambil kebijakan di tingkat kabupaten maupun provinsi,” tegasnya.
Lurah Otomona, Farida, berharap agar aspirasi warganya, terutama para petugas kebersihan, dapat ditindaklanjuti oleh anggota dewan. Ia juga mengusulkan agar dana yang dialokasikan pemerintah daerah dapat digunakan untuk meringankan beban iuran kebersihan warga.
“Kami berharap dukungan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat dalam hal kebersihan dan meningkatkan fasilitas keamanan di kelurahan ini,” pungkas Farida.(*)
Komentar