TIMIKA – Dinas PUPR diminta menyelesaikan pembangunan sarana drainase di Jalan Busiri Ujung. Harapan agar diselesaikanya pekerjaan pembangunan sarana drainase dikarenakan sarana yang sudah dibangun sejak tahun lalu, sampai saat ini belum rampung. Berdasarkan keluhan warga, sarana drainase yang belum selesai ini menyebabkan ketidaknyamanan warga. Jika hujan, lokasi di sekitar drainase akan tergenang sehingga menyebabkan aktivitas lalu lalang warga menjadi terganggu. Untuk itulah, warga berharap agar ada kejelasan soal proyek tersebut di tahun ini.
“Ada keluhan dari warga di Jalan Busiri Ujung, sarana drainase yang ada di sana ini belum selesai sampai saat ini, kalau hujan, genangan air di situ mengganggu warga, maka mereka minta pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR bisa memberi kejelasan, proyek ini bagaimana, dilanjutkan tahun ini atau bagaimana,” jelas Novian.
Anggota Komisi C ini mengatakan saat ini sudah memasuki bulan ke tiga di Tahun 2022, maka dinas teknis terkait harus menjelaskan perihal belum diselesaikanya proyek pembangunan sarana drainase ini. Jika memang proyek belum bisa diselesaikan, maka perpanjangan waktu kontrak kerja harus disampaikan ke publik. “Saya harap dinas PUPR ini bisa menjelaskan soal proyek pembangunan sarana drainase ini, tegaskan ke kontraktor apakah terus atau tidak, jika masih lanjut, maka selesaikan cepat,” ungkapnya.
Politisi PKB ini juga mengkritik pembangunan sarana fisik yang dikerjakan di lokasi Jalan Busiri Ujung yang terkesan asal-asalan. Ia berani menyebut hal ini karena melihat sendiri kenyataan di lapangan. Di mana, pemerintah terlebih dahulu mengaspal jalan baru melakukan pembangunan sarana drainase. Jadi, ketika akan membuat drainase, campuran semen yang dibuat diaspal, tentu akan membuat jalan menjadi rusak. Bahkan jalan dirusak untuk membuat drainase. Hal-hal inilah yang menurutnya, kerap membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah terkesan asal-asalan dan menghamburkan anggaran.
Agar tidak terulang hal yang sama, Novian berharap agar Dinas PUPR bisa menegaskan kepada para kontraktor agar proyek yang ditangani bisa diselesaikan tepat waktu sehingga tidak merugikan warga maupun anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. “Di sini saya mau tegaskan agar dinas PUPR itu bisa lebih tegas kepada kontraktor, selesaikan proyek, apalagi kalau akses jalan utama untuk warga, kalau tidak selesai, menghambat aktivitas, macet,” pungkas Novian. (Sitha)
Komentar