TIMIKA – Komisi B DPRD Mimika mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membangun koperasi di wilayah pesisir dan pedalaman untuk mengakomodir hasil laut dan panen masyarakat. Adanya koperasi juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan sembako dan kebutuhan lainya.
Ketua Komisi B DPRD Mimika, Rizal Pata’dan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Selasa (26/04/2022) di ruang serbaguna DPRD mengatakan Diskop memang harus membangun koperasi di wilayah pesisir dan pedalaman seperti di Distrik Mimika Tengah yang terdapat lima kampung. Walaupun tidak menyarankan untuk membangun koperasi di semua kampung, namun paling tidak Diskop bisa membangun satu koperasi di satu distrik untuk mengakomodir beberapa kampung di distrik tersebut.
“Paling tidak pemerintah bisa membangun satu koperasi untuk mengakomodir beberapa kampung,” ujarnya.
Selain itu, dengan adanya koperasi juga pemerintah bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat agar lebih semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Dihadapan Diskop, Rizal juga menyebut hasil kunjungan kerja Komisi B ke Kampung Atuka yang didapati jika setiap bulan bisa sampai 30 ribu kelapa namun masyarakat masih sulit untuk memasarkan. Untuk kepentingan ini, direncanakan juga akan diadakan studi banding di luar kota tempat pengolahan kelapa dan setelah sampai ke Timika lagi akan langsung aksi.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B lainya, Nurman S Karupukaro. Ia menyarankan membuat satu koperasi untuk wilayah pesisir seperti di Distrik Mimika Tengah untuk piloct projects. Ini bisa didukung oleh dana Otsus. Kelompok yang masuk menjadi anggota koperasi tidak dipisah. Bantuan langsung kepada UMKM disarankan bisa diberikan satu tahun lebih dari satu kali guna mendukung kegiatan usaha kecil ini. Sementara khusus untuk penjualan noken disarankan ada stand besar keberangkatan di Bandar Udara Mozes Kilangin.
Anggota Komisi B, Ancelina Beanal menyarankan Diskop memiliki tempat penampungan barang untuk masyarakat pegunungan di bandara agar bisa mengakomodir kebutuhan.
Menjawab beberapa usulan ketua dan anggota Komisi B, Kepala Diskop dan UMKM, Ida Wahyuni mengungkapkan jika pendirian koperasi di wilayah pesisir maupun pedalaman membutuhkan dukungan lintas sektor. Koperasi di wilayah pesisir dan pegunungan juga harus didukung dengan adanya solar cell namun kurang maksimal dan diusulkan lewat dana Otsus tapi tidak diakomodir. Pendirian koperasi menjadi sinergitas dengan dinas terkait, Freeport juga.
“Banyak kendala yang kami hadapi, kami butuh dukungan semua pihak, jika buka koperasi di pesisir dan pegunungan dibutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti koperasi sayur mayur, ayam dari bandara ke kampung dengan rute yang panjang, dari sisi anggaran kurang, dan tidak didukung juga dengan kementerian terkait karena hanya KUR yang mereka dukung,” jelasnya.
Di kesempatan ini juga, Ida menyebut pihaknya mempunyai tenaga penyuluh koperasi yang siap memberikan dukungan dan pendampingan untuk koperasi.
“Sudah ada di Diskop (tenaga penyuluh koperasi), namun dibutuhkan dukungan agar mereka bisa bekerja juga dengan maksimal karena keterbatasan dana dan kapasitas tupoksi yang ada di dinas,” imbuhnya. (*)
Komentar