TIMIKA – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik sudah dimulai pekan ini. Khusus Musrenbang yang berlangsung di wilayah seputar dalam kota Timika, ternyata tidak melibatkan pihak legislatif.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di seputaran kota Timika seperti Dapil 2 belum dilibatkan dalam agenda Musrenbang tersebut. Padahal, para anggota dewan sudah melakukan penjaringan aspirasi (reses) ke Dapil wilayah dalam kota dan hasil aspirasi dari masyarakat ini tidak terakomodir di TPAD.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD, Julian Solossa, Kamis (10/03/2022). Kata Solossa, program pembangunan yang tidak diakomodir di TPAD, harus dikawal ulang lagi oleh dewan yang bersangkutan ke tingkat kelurahan sampai distrik sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa benar-benar tersampaikan mulai dari tingkat bawah sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Namun, proses dan tahapan ini lanjutnya, ternyata tidak berjalan dengan baik. Di mana, legislatif sendiri tidak diundang dalam agenda Musrenbang tingkat distrik.
“Kami tidak diundang pada kegiatan Musrenbang tingkat distrik, melihat hal ini kami juga menyesal, seharusnya ada kolaborasi, kerja sama yang baik di antara eksekutif dengan legislatif melalui kelurahan atau distrik masing-masing,” jelasnya.
Politisi PDIP ini mengatakan program-program yang sementara dikawal oleh masyarakat atau elemen tertentu yang disampaikan dalam Musrenbang, juga harus diketahui oleh legislatif. Sebab, hal ini nantinya akan dibawa naik sampai legislatiflah yang ‘ketuk palu’ (menyetujui) anggaran,” jelasnya.
Solossa juga mengatakan keterlibatan legislatif memang cukup penting dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerah ini. Walaupun secara garis besar pihak kelurahan maupun kampung sudah mengetahui sarana maupun infrastruktur di wilayahnya yang rusak maupun perlu dibangun, namun seyogianya tetap mengundang legislatif dalam agenda Musrenbang tingkat distrik. Dengan melibatkan legislatif dari masing-masing Dapil pada agenda Musrenbang, ke dua belah pihak baik eksekutif maupun legislatif bisa sama-sama bergandengan tangan, mengamankan kepentingan, mensejahterakan masyarakat yang ada di tiap-tiap Dapil, distrik maupun kabupaten.
“Ini kami lihat secara makro, keseluruhan bukan lihat secara person, tidak, secara menyeluruh,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD ini mengungkapkan kekecewaannya karena tidak diundang dan dilibatkan dalam agenda Musrenbang tingkat distrik khususnya yang sudah dilakukan oleh Distrik Mimika Baru. Padahal ia juga mempunyai titipan aspirasi dari masyarakat di Dapil 2 Distrik Mimika Baru yang harus diketahui oleh pihak distrik. “Jadi kita tidak punya kepentingan soal ini, tapi bagaimana caranya kita membangun kabupaten Mimika ini, sehingga wajah kota kita ini dilihat kabupaten lain itu luar biasa, semua hal kita benahi, seandainya Tuhan sayang kita jadi provinsi (Papua Tengah) maka ini (Mimika) sudah diatur dengan baik,” jelasnya.
Ditambahkanya, bupati sendiri telah bekerja keras merangkul para legislatif, namun ditengarai ada beberapa pihak yang memang belum sepenuhnya melibatkan legislatif dalam agenda eksekutif. Permainan seperti ini kata dia ke depan diharapkan tidak lagi terjadi. “Permainan seperti ini diharapkan tidak lagi terjadi, kalau distrik di pesisir ini dewan diundang, namun kami di sekitar Mimika Baru ini kenapa tidak diundang, ini ada masalah apa,” tukasnya. (Sitha)
Komentar