TIMIKA, pojokpapua.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Distrik Mimika Tengahmenghasilkan 114 usulan kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten.
Musrenbang yang digelar di Kantor Distrik Mimika Tengah, Senin (24/2/2025), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 114 usulan, kegiatan tersebut terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu 43 usulan di bidang infrastruktur, 17 usulan di bidang ekonomi, dan 53 usulan di bidang pemerintahan serta pembangunan manusia.
Kepala Distrik Mimika Tengah, Thobias Baka’, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda tahunan yang mengakomodasi usulan pembangunan dari tingkat kampung hingga kabupaten. Usulan tahun ini selaras dengan tema pembangunan 2025, yaitu “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Daya Lokal guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mimika.”
“Hasil Musrenbang ini berasal dari lima kampung di Distrik Mimika Tengah, yaitu Kampung Tipuka, Aikawapuka, Mioko, Keakwa, dan Tiwaka (Timika Pantai). Semua usulan ini akan menjadi bahan pertimbangan di tingkat kabupaten,”kata Thobias.
Beberapa program prioritas yang diajukan dalam Musrenbang 2025 mencakup berbagai sektor, antara lain Pendidikan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi asrama di Atuka, serta pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Mioko.
Kesehatan diantaranya pembangunan dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas, pembangunan rumah dinas tenaga medis, serta peningkatan sarana kesehatan. Pembangunan pasar di Atuka, kemudahan akses penjualan hasil laut dan kerajinan tangan, serta program ketahanan pangan berbasis lokal. Pembangunan jalan tailing di lima kampung, pembangunan jembatan penghubung, pengerukan sungai, serta peningkatan akses listrik dan komunikasi (saat ini, di Atuka listrik hanya tersedia 6 jam per hari).
Pengadaan perahu sebagai alat transportasi sungai serta pembangunan pembangkit listrik di Kampung Tiwaka. Pembangunan kantor Polsek dan Posramil untuk mendukung keamanan masyarakat.
Thobias berharap seluruh usulan ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan tim asistensi agar dapat diimplementasikan pada tahun 2026.
“Kami berharap para pengambil kebijakan dapat menjembatani usulan ini, sehingga pembangunan dapat berjalan demi kesejahteraan masyarakat asli Papua di Distrik Mimika Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, menegaskan bahwa usulan dari tingkat kampung yang diteruskan ke Musrenbang distrik akan menjadi bagian dari Musrenbang tingkat kabupaten. Ia menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan, akses dasar seperti listrik dan jalan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Mangasa, menambahkan bahwa tim asistensi bertugas mengumpulkan data prioritas dari Musrenbang kampung dan menginputnya dalam sistem untuk dibahas di forum daerah.
“Saat ini masih tahap awal perencanaan, dan semua usulan ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat daerah. Pemerintah akan tetap fokus pada kebutuhan masyarakat, namun pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia,” pungkas Joseph.(*)
Komentar