TIMIKA, pojokpapua.id – Berdasarkan hasil kunjungan tiga tim anggota DPRD Mimika ke Polres Mimika, Jobber Pertamina, Eks Pasar Swadaya, Pasar Sentral, serta sejumlah swalayan dan mal, ditemukan berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat. Temuan ini dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Mimika, H. Iwan Anwar, Senin (23/12/2024).
Salah satu tim yang memantau harga barang menjelang Natal dan Tahun Baru menemukan stabilitas harga beras dan bahan pokok lainnya. Di Bulog, harga beras tercatat Rp 13.500 per kilogram, tetapi di pasar dijual lebih murah, yakni Rp 13.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena adanya intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Harga bahan lain seperti ikan dan daging babi juga tetap terkendali. Harga daging babi yang biasanya Rp 250 ribu per kilogram turun menjadi Rp 100 ribu per kilogram berkat operasi pasar. Sementara itu, pasokan beras di Bulog dipastikan cukup hingga tiga bulan ke depan.
Di swalayan, pengecekan masa kedaluwarsa barang dilakukan secara rutin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Harga barang di swalayan juga tidak jauh berbeda dengan di pasar tradisional.
Distribusi BLT menjadi sorotan karena pelayanan dianggap tidak maksimal. Pembagian BLT dilakukan di Lapangan Eks Pasar Swadaya untuk penerima dari berbagai distrik, tetapi hanya tersedia satu loket pelayanan. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh lagi kepanasan dan antre berhari-hari. Ini pelayanan publik yang buruk,” tegas Iwan.
DPRD mengusulkan agar pembagian BLT dikembalikan ke distrik atau kampung, dengan pengawasan langsung oleh Dinas Sosial. Jika tetap dilakukan di lokasi terpusat, jumlah loket harus ditambah untuk mempercepat proses. Rapat Dengar Pendapat akan segera digelar untuk mencari solusi yang lebih efektif.
Dalam kunjungan ke Pertamina, DPRD menemukan bahwa pasokan BBM sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat Timika. BBM telah disuplai ke setiap SPBU, namun antrean panjang masih terjadi di beberapa tempat.
“Kami akan menelusuri jika ada SPBU nakal atau oknum aparat yang bermain sehingga menyebabkan kelangkaan BBM,” ujar Iwan.
Masyarakat pesisir yang menggunakan speed boat juga melaporkan kebutuhan BBM bersubsidi jenis pertalite. Dewan mendorong pemerintah untuk mempermudah pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dan mengusulkan pembangunan SPBU khusus nelayan.
DPRD juga menerima laporan dari Kapolres Mimika terkait upaya menjaga keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Polres Mimika telah membangun empat pos pengamanan dan menggelar patroli rutin untuk menjaga ketertiban.
Terkait kasus kriminal, dari empat kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini, satu kasus sudah berhasil diungkap, sementara tiga lainnya masih dalam penyelidikan.
DPRD Mimika berkomitmen untuk menindaklanjuti semua temuan ini melalui koordinasi dengan pihak terkait. “Kami akan terus memperjuangkan solusi atas berbagai persoalan ini, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Iwan.(*)
Komentar