TIMIKA, pojokpapua.id – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Mimika mengadakan sosialisasi mengenai analisis jabatan dan teknis penyusunannya di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Hotel Horison Ultima-Timika pada Jumat (18/7/2024).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Anace Hombore, menyatakan bahwa penataan kelembagaan, analisis jabatan, dan analisa beban kerja merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen ASN pada instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.
Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan semakin efektif.
Selain itu, ada juga peraturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyusunan Kebutuhan ASN.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih dinamis dan profesional. Upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi diharapkan dapat mendukung kerja pelayanan pemerintah serta mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik.
Anace Hombore mengharapkan agar sosialisasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta. “Kita bangga karena sudah ada organisasi perangkat daerah yang sudah menjalankan SOP-nya dengan baik,” ujarnya. Anace juga berharap instansi dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi yang ada, serta berdiskusi dengan narasumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
Ketua Panitia, Hengki Amisim, menambahkan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan wawasan dan keterampilan bagi ASN pada setiap satuan perangkat kerja pemerintah daerah. Hal ini penting dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta keahlian individu PNS, yang akan mendukung pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengadaan PNS.
Hasil utama dari analisis jabatan adalah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu memetakan informasi jabatan, jumlah kebutuhan pegawai, kualifikasi, kompetensi dasar, uraian jabatan, bidang kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta kebutuhan pelatihan pegawai.
Analisis beban kerja diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi daerah atau setiap perangkat kerja dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, standar beban kerja, dan persentase kerja. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk penyusunan formasi pegawai dan penyempurnaan sistem prosedur kerja.(*)
Komentar