TIMIKA, pojokpapua.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mendapat apresiasi dari tujuh fraksi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Tahun Anggaran 2023.
Selain memberikan apresiasi atas tata kelola keuangan yang baik, tujuh fraksi DPRD Mimika juga memberikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Apresiasi dan catatan tersebut disampaikan dalam agenda rapat paripurna II masa sidang II DPRD Mimika, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda PP-APBD Tahun Anggaran 2023, pada Selasa (2/7/2024) di ruang rapat paripurna DPRD.
Pandangan Fraksi Golkar
Fraksi Golkar, yang diwakili Mariunus Tandiseno, menilai LKPJ Bupati disajikan secara transparan dan akuntabel, memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. Fraksi ini mengapresiasi prestasi Pemda Mimika dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut, namun mengkritik defisit anggaran sebesar Rp 66 miliar. Fraksi Golkar mempertanyakan penyusunan APBD 2023 yang menyebabkan anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja dan menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang masih terpusat di kota, kurang menjangkau wilayah pesisir. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih yang belum optimal dinikmati masyarakat.
Pandangan Fraksi Nasdem
Anthon Pali dari Fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas pelaksanaan APBD 2023 namun menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang lebih baik meski telah mendapatkan predikat WTP. Mereka memberikan catatan mengenai perlunya perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nasdem juga menyarankan agar pembayaran utang tidak dilakukan pada anggaran induk melainkan di APBD Perubahan. Mereka mengkritik turunnya realisasi retribusi daerah dan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memberikan Laporan Hasil Kinerja (LHP) dari audit BPK yang berisi lebih dari 700 rekomendasi.
Pandangan Fraksi PDIP
Fraksi PDIP, melalui Tobias Albert Maturbongs, meminta pemerintah untuk menjelaskan mengenai rekomendasi audit BPK yang berjumlah lebih dari 700. Mereka menganggap ini sebagai catatan terbanyak bagi pemerintah dan mendorong pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran dalam kebijakan fiskal.
Pandangan Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Tanzil Azharie menyoroti besarnya APBD yang belum membuat masyarakat lebih sejahtera. Mereka menekankan perlunya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Fraksi PKB
Saleh Alhamid dari Fraksi PKB menekankan perlunya RPJMD yang memuat visi dan misi bupati-wakil bupati. Mereka mengkritik minimnya perhatian dari pemerintah terhadap DPRD, yang ditunjukkan dengan penghilangan anggaran aspirasi DPRD. Fraksi PKB juga menyoroti 700 lebih rekomendasi BPK yang tidak diberikan kepada DPRD, yang membuat mereka tidak bisa menilai pemerintah dengan baik. Mereka juga mengkritik ASN yang lebih taat pada pimpinan daerah daripada aturan, yang terbukti dari adanya rolling brutal terhadap ASN.
Pandangan Fraksi Perindo
Aloysius Paerong dari Fraksi Perindo mengkritik keterlambatan penyampaian LKPJ APBD 2023 ke DPRD. Mereka meminta pemerintah untuk memberikan gambaran rasio peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesisir dan pegunungan dari tahun 2018 hingga 2023. Perindo juga menyoroti pembangunan kantor OPD yang menggunakan anggaran tinggi, keterlambatan pekerjaan akibat proses lelang yang lambat, dan pentingnya peninjauan ulang sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Mereka menekankan perlunya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan mendukung visi-misi bupati.
Pandangan Fraksi Demokrat
Ancelina Beanal dari Fraksi Demokrat menyoroti berbagai masalah masyarakat seperti kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, pengadaan bus sekolah yang memadai, peningkatan mutu kesehatan di Puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, penyelesaian pembangunan jalan multi-year, pembangunan sungai dan drainase yang belum tuntas, penyediaan air bersih, dan pembangunan rumah layak huni yang belum merata.
Setelah pandangan umum dari tujuh fraksi disampaikan, agenda selanjutnya adalah rapat paripurna III masa sidang II yang akan membahas jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Komentar