“Tidak masalah, namanya perwakilan dari masyarakat jadi diakomodir dan ikut bertemu dengan OPD teknis menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Yohana.
Tahun ini, keterlibatan lembaga adat dianggap lebih aktif karena mereka terlibat dalam diskusi terkait bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang penting bagi penyusunan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih karena ada informasi yang selama ini mungkin kurang koordinasi lalu kita cocokkan data termasuk kenapa ini tidak bisa dan kenapa ini tidak bisa. Saya rasa itu baik bagi perkembangan untuk akomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja kita ke depan,” tambahnya.
Dengan melibatkan lembaga adat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, diharapkan rencana kerja pemerintah daerah ke depan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat lokal.(*)
Komentar