Perusahaan Diimbau Tidak Lagi Rekrut Karyawan Dari Luar Timika

TIMIKA – Perusahaan PT Freeport maupun kontraktor mempekerjakan ribuan karyawan untuk jalankan operasional pertambangan dan sarana pendukungnya. Namun, wakil rakyat masih menyayangkan kebijakan perusahaan yang belum mengakomodir perekrutan karyawan dari dalam kota Timika. Justru perusahaan mendatangkan maupun melakukan perekrutan karyawan dari luar Timika.

Menyikapi hal ini, politisi Partai Gerindra, Den B Hagabal, Jumat (20/05/2022) mengatakan jika perekrutan karyawan dari luar atau mendatangkan dari luar tentu akan berimbas negatif pada daerah ini. Ia menghimbau agar perusahaan baik Freeport maupun kontraktor tidak lagi merekrut karyawan dari luar Timika.

“Di Timika ini masih banyak orang yang punya kemampuan bekerja di perusahaan, cuma tidak dikasi kesempatan, mereka (perusahaan) itu buka lowongan di luar, rekrut lalu pekerjakan karyawan dari luar, ini tidak boleh,” ujarnya.

Den B yang juga Anggota Komisi C DPRD Mimika ini mengungkapkan selain akan menimbulkan kecemburuan sosial, perekrutan karyawan dari luar Timika jauh menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Bahkan, karyawan yang berasal dari luar Timika tidak akan memberikan kontribusi untuk daerah ini dari segi pendapatan atau pajak.

“Mereka punya KTP dari luar, Kartu Kuning juga buat di sana, jadi pajak mereka ke mana, bukan untuk daerah ini,” tegasnya.

Melihat persoalan yang sudah bukan menjadi rahasia umum ini, Den B berharap dinas teknis yakni Dinas Tenaga Kerja dapat lebih tegas dan serius untuk berkoordinasi dengan perusahaan yang ada di Timika.

“Kami harapkan Disnaker pantau dan dengan tegas lihat hal ini, sebab barang ini sudah terjadi turun temurun, karyawan dari luar ini dibawa ke sini karena masih ada hubungan keluarga, jadi bukan soal skill lagi yang mereka cari,” jelasnya.

Tambah Den B, jika perekrutan karyawan dilakukan di Timika, maka para calon pelamar dengan KTP domisili di sini serta Kartu Kuning juga dari daerah ini, maka tentu pendapatan dari sektor pajak akan masuk ke kas daerah. Selain itu, perekrutan di daerah ini akan lebih transparan dan mengetahui kemampuan dari calon pekerja sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing bidang pekerjaan di setiap perusahaan. (*)