TIMIKA – Guna meningkatkan produktivitas pertanian oleh kelompok-kelompok tani yang tersebar di 18 distrik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diminta menambah jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Bukan saja menambah jumlah tenaga PPL saja, namun, dinas juga diminta mengajukan usulan anggaran guna memberikan tambahan insentif dan operasional bagi tenaga PPL.
Ketua Komisi B DPRD Mimika, M Nurman S Karupukaro, Selasa (9/8/2022) dalam pengawasan lapangan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berharap tenaga PPL bisa ditambah jumlahnya dan mereka diberikan tambahan transportasi ataupun didukung dengan pengadaan kendaraan seperti motor.
Menurutnya, kehadiran tenaga PPL ini sangat menunjang para kelompok tani agar mereka bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri.
“Jadi kami sepakat jika tenaga PPL itu harus diperhatikan kesejahteraanya,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyebut jika dinas ini bisa berkreasi di moment hari kemerdekaan bulan ini. Dinas kata dia bisa membeli hasil panen petani lalu dijual dengan harga subsidi kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menyarankan makanan pokok seperti sagu harus terus dikembangkan. Dalam kesempatan ini, Nurman juga memberikan ide pembuatan pakan ternak babi dari sisa-sisa olahan pertanian.
Sementara untuk kerja sama dengan Komisi C juga, beberapa rumpun dinas ekonomi yang menjadi mitra kerja seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan ke depan bisa bersama-sama studi banding di Jawa Barat.
Anggota Komisi B lainya, Anthon Pali mempertanyakan soal pengadaan pupuk bersubsidi dan penggunaan dengan kartu tani yang menurutnya belum berjalan dengan maksimal manfaatnya oleh kelompok tani.
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan juga disarankan untuk dapat mempresentasikan keberhasilan program kerja mereka selama ini oleh Anggota Komisi A, Lexi Lintuuran. Kata dia,
tolak ukur dari keberhasilan program bidang pertanian ini harus ada. Ia menyebut percuma mengalokasikan anggaran yang tinggi namun tidak ada bukti dari keberhasilan kelompok tani khususnya kelompok tani OAP. Ia harapkan ke depan, sebagai mitra, dinas bisa menampilkan keberhasilan dan kemajuan program kerjanya. Ia menyarankan dinas bisa mencari potensi tanaman yang memang sesuai kontur tanah sehingga bisa menghasilkan panen yang unggul.
Menanggapi pengawasan lapangan Komisi C, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dewi Ratih mengatakan sampai saat ini ada 19 tenaga penyuluh pertanian yang mendampingi para petani di 18 distrik.
Pihaknya juga berharap agar anggaran untuk operasional para tenaga penyuluh pertanian bisa ditingkatkan guna mendampingi petani sampai ke pelosok.
Sementara untuk jumlah kelompok tani OAP yang berhasil dibina tergantung bagaimana kelompok itu mandiri dan tidak mengharapkan bantuan pemerintah. Kelompok petani OAP masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah termasuk pupuk, benih tanaman dan alat-alat. Diharapkan Komisi B juga bisa mendukung pengajuan anggaran untuk kelompok tani OAP agar bisa lebih mandiri.
Dinas Pertanian meningkatkan hasil produksi tani kelompok tani.
Dinas kata Dewi, tidak terus menerus membina kelompok tani, tapi tidak seterunya karena jika sudah mandiri maka dilepas dan dibina kelompok lain.
Dinas melakukan pendampingan kelompok tani dari penanaman hingga pasca panen. Dengan dukungan pendampingan tenag penyuluh pertanian, para kelompok tani dibina secara berkelanjutan. Selain pembinaan, para kelompok tani juga diberikan dukungan sarana pertanian dan bibit serta pupuk.
Terkait kartu tani disalurkan tahun 2021. Seiring berjalan penyaluran kartu tani yang disalurkan tidak berjalan dengan baik. Kartu tani ini disalurkan oleh BRI. Kartu tani ini tidak berisi uang tapi kuota pupuk. Fungsi kartu tani ini diantaranya, dari hasil panen petani hasilnya ditabung melalui kartu tani dan saat penebusan pupuk, uang sudah ada di kartu tani untuk memperoleh pupuk subsidi. Kartu tani ini didapat dari data stimultan. Jika ada yang belum dapat, maka kelompok tani belum masuk ke data stimulan.(*)
Komentar