TIMIKA, pojokpapua.id — Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menegaskan pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan terhadap 1.850 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disebut sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM Mimika.
Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRK dan Dinas Koperasi dan UKM yang membahas penggunaan anggaran tahun 2024 dan data pelaku UMKM binaan.
“Dari data 1.850 UMKM binaan, kami ingin cek langsung di lapangan. Apakah benar-benar binaan Dinas Koperasi atau tidak. Kami tidak bisa langsung mengiyakan tanpa verifikasi. Kami ingin pastikan kebenarannya, baru bisa kami dukung,” ujar Dolfin.
Menurutnya, sebagai mitra pemerintah, Komisi II akan bersinergi dengan Dinas Koperasi untuk mendukung pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah, yang dinilai sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
“Kita tahu ekonomi daerah ini disokong oleh UMKM. Jadi pemerintah dan DPR harus serius mendukung program pemberdayaan,” katanya.
Selain itu, Komisi II juga mengusulkan agar pendirian koperasi bisa dilakukan oleh masing-masing gereja. Tujuannya agar lebih banyak masyarakat yang terakomodasi dan dapat mengakses manfaat koperasi.
“Kami sarankan agar satu gereja bisa punya satu koperasi. Supaya masyarakat bisa berkembang secara ekonomi dalam wadah yang jelas,” tambah Dolfin.
Dalam forum yang sama, Komisi II turut mengusulkan agar Dinas Koperasi menyiapkan lahan khusus sebagai sentra UMKM di wilayah kota Timika. Lokasi tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas pelaku usaha kuliner dan seni.
“Jangan lagi tempatkan mereka di belakang ruko. Harus di tempat terbuka dan strategis, supaya tertata rapi dan bisa jadi wajah kota,” jelas Dolfin.
Menurutnya, keberadaan Sentra UKM yang terpusat dan tertata akan menciptakan wajah kota yang lebih baik dan bersaing dengan daerah lain.
“Jangan sampai Timika kalah dari daerah lain yang lebih kecil, tapi sentra UKM-nya jauh lebih teratur,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Ida Wahyuni, menyampaikan bahwa pihaknya rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UMKM binaan setiap tahun. UMKM yang masih aktif akan tetap mendapatkan dukungan, sementara yang tidak berjalan akan dihentikan pembinaannya.
“Kami evaluasi setiap tahun. Yang berjalan kami dukung dengan dana stimulan. Tapi kalau tidak aktif, tidak dilanjutkan pembinaannya,” ujar Ida.
Ida juga menjelaskan bahwa pembangunan Sentra UKM saat ini masih dalam tahap awal dan berlokasi di SP 2.
“Saat ini masih pembangunan pagar dan halaman. Dilakukan bertahap,” katanya.
Terkait penataan pelaku usaha kuliner di Timika, pihaknya berencana mengusulkan pembangunan sentra kuliner yang terpusat pada tahun 2026.(*)
Komentar