JAKARTA, pojokpapua.id – PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari keuntungan bersih perusahaan tahun 2024.
Bagian pemerintah daerah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, serta beberapa kabupaten lain di provinsi tersebut.
“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ujar Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas.
Dari total Rp7,73 triliun tersebut, sekitar Rp3,1 triliun dialokasikan untuk pemerintah pusat, sementara Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah. Rinciannya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,16 triliun, dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh Rp1,92 triliun.
Sementara itu, tujuh kabupaten lain di Papua Tengah—yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya—masing-masing menerima sekitar Rp221,2 miliar, dengan total keseluruhan mencapai Rp1,55 triliun.
Secara keseluruhan, penerimaan negara dari PTFI pada tahun 2024 dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari US$4,6 miliar atau sekitar Rp79 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi ke daerah tercatat lebih dari Rp11,5 triliun.
Tony juga menegaskan komitmen PTFI terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasi. Pada 2024, nilai investasi sosial perusahaan mencapai lebih dari Rp2 triliun, dan akan terus bertambah sekitar US$100 juta atau Rp1,5 triliun per tahun hingga tahun 2041.
“Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari meningkatnya taraf hidup masyarakat di sekitar area operasional. Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga akhir masa operasi penambangan,” tutup Tony.(*)
Komentar