TIMIKA, pojokpapua.id – Setelah sempat terhenti karena kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra (Beras Sejahtera) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akan kembali disalurkan mulai pekan depan.
Informasi tersebut disampaikan usai Komisi II DPRK Mimika melakukan kunjungan kerja ke Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu (KCP) Timika, Jumat (18/7/2025).
Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Bulog, penyaluran akan kembali dilakukan pada Selasa pekan depan. Distribusi beras akan dilakukan mulai dari tingkat distrik hingga RT, dan diharapkan tepat sasaran sesuai data penerima manfaat.
“Kami berharap penyaluran ini berjalan baik, dari distrik disalurkan ke kelurahan, lalu ke RT, dan langsung ke masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan bantuan ini untuk kepentingan pribadi atau bahkan dijual kembali,” tegas Adrian.
Ia menambahkan, pemerintah telah memiliki satuan tugas khusus untuk memastikan penyaluran Rastra berjalan sesuai prosedur dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Menurut informasi dari Bulog, program Rastra untuk tahun ini hanya dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni dan Juli. Namun, DPRK berharap program ini dapat berlanjut secara berkala, mengingat pentingnya dukungan pangan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.
Dalam agenda kunker tersebut, Komisi II DPRK juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Bulog dalam mendistribusikan pangan di wilayah Papua Tengah, khususnya di tiga kabupaten yakni Mimika, Puncak, dan Yahukimo. Selain beras, Bulog juga menyediakan minyak goreng dan gula pasir untuk kebutuhan masyarakat.
Adrian menyebutkan bahwa saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 2.600 ton, dengan fasilitas penyimpanan tersebar di tiga lokasi. Dua gudang utama masing-masing memiliki kapasitas 2.000 ton, sementara satu gudang tambahan yang disewa memiliki kapasitas 600 ton.
“Dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar ini, kami harap Bulog terus mengembangkan pasokan agar ketahanan pangan tetap terjaga di Mimika,” ujarnya.
Terkait harga beras yang masih tinggi di pasaran, Adrian menegaskan pentingnya pengawasan harga jual di tingkat pengecer. Ia meminta agar beras yang disalurkan Bulog tidak dijual kembali dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau dikemas ulang untuk keuntungan pribadi.
“Jika beras dari Bulog dijual seharga Rp13.000 per kilogram, maka harga itu juga yang harus diterima masyarakat. Jangan diubah kemasannya lalu dijual lebih mahal,” tegasnya.
Komisi II DPRK juga berharap agar ke depan mereka dilibatkan secara aktif dalam pengawasan distribusi beras dan program pangan lainnya untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.(*)
Komentar