TIMIKA, pojokpapua.id – PT Kantor Pos Timika memaparkan sejumlah produk dan layanan unggulan dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, sebagai langkah awal menjajaki kerja sama. Pemaparan ini berlangsung di Hotel Swiss-Belinn, Selasa (16/7/2025).
Kepala Kantor Pos Timika, Lindra Harianto Rajagukguk, menjelaskan bahwa salah satu program yang ditawarkan adalah layanan pengiriman gratis untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, PT Pos telah bermitra dengan 38 pelaku UMKM di Mimika.
Lindra menyampaikan harapannya agar Pemkab Mimika dapat memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) guna mendukung pengembangan UMKM lokal agar dapat bersaing hingga ke luar daerah.
Selain layanan pengiriman untuk UMKM, Kantor Pos juga mempresentasikan berbagai layanan lain seperti Pos Reguler, Pos Internasional, serta program penyaluran dana beasiswa dan bantuan sosial secara tunai, transparan, dan akuntabel.
“Dalam penyaluran dana seperti beasiswa maupun bantuan sosial, kami melakukan verifikasi dan validasi ketat sesuai dengan persyaratan sebelum dana disalurkan,” jelas Lindra.
Kantor Pos juga menyampaikan rencana membuka kembali layanan bisnis kurir dan logistik di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, serta memperkenalkan produk asuransi mikro Perisai Diri Ekstra yang ditujukan untuk perlindungan keluarga.
Untuk layanan di pusat pemerintahan, kerja sama dilakukan bersama Bagian Humas Setda Mimika.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyambut baik pemaparan program kerja dari Kantor Pos. Namun ia menegaskan bahwa kerja sama subsidi ongkir UMKM memerlukan kajian mendalam dan evaluasi sebelum dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
“Coba buat kajian. Kita ingin bantu UMKM dengan subsidi pengiriman, tapi pelaksanaannya harus melalui evaluasi yang matang. Ini menyangkut penggunaan anggaran, jadi harus hati-hati,” ujar Rettob.
Rettob juga meminta agar Kantor Pos membuka layanan hingga ke distrik-distrik untuk mempermudah akses masyarakat, terutama dalam penyaluran Bantuan Sosial seperti PKH. Ia menilai biaya transportasi dari daerah pesisir dan pedalaman cukup tinggi, sehingga dana yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan ongkos perjalanan.
“Pemerintah sudah menginisiasi penyaluran PKH melalui distrik, tapi ternyata itu justru menimbulkan masalah. Harapan kami, Kantor Pos bisa membuka layanan langsung di distrik,” tambahnya.
Terkait rencana pembukaan layanan di Kantor Pusat Pemerintahan, Rettob menyatakan dukungan penuh. Pemerintah akan menyediakan tempat dan mendanai jasa layanan pos yang dibutuhkan.
Sementara itu, untuk penyaluran beasiswa, pemerintah daerah tetap bekerja sama dengan yayasan pengelola pendidikan yang telah dipercaya menyalurkan dana beasiswa berdasarkan sejumlah kriteria.(*)
Komentar