TIMIKA, pojokpapua.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika mulai melakukan evaluasi pekerjaan fisik dan keuangan tahun anggaran 2025 untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Monitoring Meja I, yang membahas progres realisasi fisik dan keuangan program serta sub-kegiatan tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Mimika, Jalan Mayon, Selasa (17/6/2025).
Sekretaris Bappeda Mimika, Yoseph Manggasa, menjelaskan bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan program yang sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.
“Kami ingin memastikan apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target. Jika ditemukan kendala, akan segera kita bahas bersama OPD terkait untuk mencari solusi, agar pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu,” ujar Yoseph.
Ia menambahkan, evaluasi juga mencakup pencapaian indikator kinerja program yang telah dirancang sebelumnya. Untuk mendukung proses ini, Bappeda menggunakan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi (Simonev) Mimika.
“Hasil dari rapat ini akan menjadi bahan analisis untuk menyusun perubahan RKPD, serta dilaporkan langsung kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Yoseph mengungkapkan bahwa monitoring tahun ini dilakukan empat kali dalam setahun, namun baru dimulai pada triwulan kedua. Hal ini dikarenakan sebagian besar proyek baru berjalan pada Juni, sementara proses lelang baru dimulai pada Maret.
“Simonev sangat penting karena membantu kami mendeteksi kendala lebih awal. Dengan begitu, solusi bisa segera dirumuskan bersama OPD, bahkan menjadi dasar keputusan strategis bagi pimpinan,” tambah Yoseph.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi aktif dan akurasi data dari setiap OPD, agar data yang dimasukkan dalam aplikasi selalu terkini dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dengan pendekatan digital melalui Simonev, Bappeda Mimika berharap tata kelola pembangunan semakin terukur, transparan, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah.
“Kami mendorong agar setiap perangkat daerah mengisi data tepat waktu. Ini bukan hanya soal laporan, tapi juga untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(*)
Komentar