TIMIKA, pojokpapua.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Mimika, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, atas semangat persatuan yang terjaga di tengah keberagaman.
Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh masyarakat di Hotel Swis-Bellinn Timika, Selasa (13/5/2025), Pigai menyatakan bahwa masyarakat Mimika, meski berasal dari beragam suku, agama, dan ras, mampu bersatu demi menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah mereka.
Dalam diskusi tersebut, Pigai mengungkapkan bahwa beberapa isu penting turut dibahas, termasuk persoalan ibu dan anak yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik di Kabupaten Mimika maupun di wilayah Provinsi Papua Tengah.
“Mereka menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu ibu dan anak masih rendah secara keseluruhan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Pigai.
Ia menambahkan, perhatian terhadap ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan komunitas masyarakat.
Selain itu, Pigai menyinggung pentingnya implementasi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan yang layak, dan akses layanan kesehatan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
“Kita butuh partisipasi aktif masyarakat. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan. Negara ini terus berjalan. Ini semua demi perbaikan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” tegas Pigai.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai juga menyinggung soal penanganan pengungsi asal Kabupaten Nduga. Ia memastikan bahwa persoalan ini telah ditangani oleh para kepala daerah agar masyarakat yang mengungsi bisa kembali beraktivitas secara normal.
Isu lain yang mencuat dalam dialog adalah soal kepedulian perusahaan terhadap masyarakat lokal, hak buruh, dan kelestarian lingkungan.
Pigai menyebutkan bahwa banyak tokoh masyarakat yang menyuarakan keluhan serupa, termasuk adanya diskriminasi yang mereka alami. Namun, diskriminasi ini bukan dilakukan oleh kelompok suku tertentu, melainkan oleh oknum individu atau pelaku bisnis tertentu.
“Artinya, ada mafia bisnis dan individu yang meminggirkan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, dan perusahaan. Tidak bisa rakyat yang disalahkan,” pungkas Pigai.(*)
Komentar