TIMIKA, pojokpapua.id – Anggota DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di periode keduanya sebagai wakil rakyat. Terpilih kembali untuk masa bakti 2024-2029, ia menargetkan dapat merealisasikan minimal 50% dari aspirasi warga dalam anggaran tahun 2026.
Komitmen ini disampaikan dalam agenda reses tahap pertama yang digelar di Kantor Kelurahan Sempan, Sabtu (22/3/2025).
Menurut Herman, sebagian besar aspirasi yang disampaikan warga dalam reses kali ini bukan hal baru, melainkan penegasan terhadap kebutuhan yang sudah berulang kali disuarakan. Aspirasi warga umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan, normalisasi sungai, serta pelayanan dasar dari pemerintah kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan di periode kedua ini, dengan anggaran 2026, kita bisa memperjuangkan minimal 50% dari harapan warga,” ujar Herman.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan bahwa sejumlah usulan warga sudah diteruskan ke pemerintah daerah dan akan dipastikan masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Beberapa program yang telah terakomodir dalam anggaran tahun 2025 antara lain pembangunan jembatan, pemasangan lampu jalan, pembangunan rumah layak huni, serta normalisasi sungai.
“Masih ada usulan lain yang akan coba kami lihat lebih lanjut. Prinsipnya, kami terbuka untuk dikritisi agar kinerja kami semakin baik,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat yang kembali terpilih, Herman juga mengingatkan bahwa pada periode sebelumnya, sejumlah aspirasinya telah terealisasi. Beberapa di antaranya adalah pembangunan akses jalan menuju Kantor Kelurahan Sempan, tempat pelayanan administrasi kependudukan, Puskesmas Pembantu (Pustu), perbaikan Jalan Anggrek, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, drainase, pengaspalan Jalan Hironimus Taime, serta program rumah layak huni.
Namun, ia mengakui masih ada beberapa program yang belum terealisasi.
“Program yang belum dieksekusi tetap menjadi prioritas, karena sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tinggal kita pastikan apakah program itu masuk dalam anggaran tahun ini atau harus dimasukkan ke 2026,” tambahnya.
Mengingat keterbatasan anggaran dalam pokok pikiran (Pokir), Herman menegaskan akan memperkuat sinergi dengan Fraksi Rakyat Bersatu agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang dianggarkan benar-benar lahir dari harapan rakyat, bukan sekadar program yang muncul tiba-tiba atau demi kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.(*)
Komentar