TIMIKA, pojokpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) mengadakan sosialisasi pemantauan kinerja pelayanan publik pada Selasa (11/3/2025) di Aula BPKAD Mimika.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menurut Yonathan, pelayanan publik sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan stakeholder dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi agar pelayanan publik semakin optimal.
“Kalau kita sudah melakukan berbagai upaya tetapi masyarakat belum merasa puas, tentu ini menjadi evaluasi. Intinya, pelayanan publik harus terus berinovasi,” ujar Yonathan.
Ia mencontohkan inovasi yang sudah diterapkan di Puskesmas Kwamki, di mana masyarakat dipermudah dalam mengakses layanan kesehatan melalui layanan panggilan darurat di nomor 911. Dengan layanan ini, petugas kesehatan dapat segera membantu warga yang membutuhkan pertolongan kegawatdaruratan.
“Ini salah satu bentuk inovasi yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Yonathan.
Sementara itu, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Yanwar Ahmad, menilai Pemkab Mimika memiliki potensi besar dalam hal digitalisasi layanan publik, tetapi belum terlihat di tingkat nasional. Menurutnya, hal ini perlu dikoordinasikan dengan baik dan sistematis.
“Kami melihat potensi besar di Mimika, tetapi perlu koordinasi yang lebih baik agar bisa sejajar dengan kabupaten lain di tingkat nasional,” kata Yanwar.
Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan, menambahkan bahwa kendala Pemkab Mimika bukan terletak pada implementasi pelayanan, melainkan pada pendokumentasian program yang sudah berjalan.
“Secara implementasi, program sudah berjalan dengan baik. Namun, kurangnya pendokumentasian membuat hasil kerja Pemkab Mimika belum tergambar secara jelas dalam penilaian Kemenpan-RB,” jelas Muhammad Yusuf.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemenpan-RB berencana menjalin kerja sama dengan Pemkab Mimika dalam mendokumentasikan pelayanan publik yang telah dijalankan.
“Harapan kami, ke depan potret penyelenggaraan pelayanan publik di Mimika bisa tergambar lebih baik dan terlihat di tingkat nasional,” imbuhnya.
Dari hasil forum tersebut, terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam pendokumentasian adalah jaringan telekomunikasi yang belum memadai. Menanggapi hal itu, Kemenpan-RB berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemkab Mimika agar pelayanan publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan di masa mendatang.(*)
Komentar