TIMIKA, pojokpapua.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tembagapura Tahun 2025, yang dihadiri oleh 13 kepala kampung, berlangsung pada Kamis (20/2/2025) di Hotel Grand Tembaga. Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat sembilan program usulan yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2026.
Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame, menegaskan bahwa usulan yang diajukan benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat. Ia berharap program ini dapat direalisasikan pada tahun 2026.
“Usulan ini murni dari masyarakat. Harapan kami, di tahun 2026 nanti semuanya bisa terealisasi,” ujarnya.
Beberapa program prioritas yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut meliputi pembangunan jembatan gantung antar kampung, pengadaan transportasi, termasuk pembangunan lapangan terbang, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta pembangunan kantor distrik.
Salah satu usulan yang kembali diajukan adalah pembangunan kantor distrik. Menurut Thobias, pengajuan ini sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya, namun belum terealisasi hingga saat ini.
“Kami belum memiliki kantor distrik, jadi sementara ini kami menggunakan rumah dinas saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Thobias.
Akibat keterbatasan fasilitas, seluruh pelayanan administrasi dan pemerintahan dilakukan di rumah dinas kepala distrik. Oleh karena itu, pihaknya berharap kantor distrik dapat segera dibangun pada tahun 2026.
“Dalam Musrenbang ini, kami kembali mengajukan pembangunan kantor distrik agar tahun depan bisa terealisasi,” tambahnya.
Dalam Musrenbang tersebut, juga dibahas persoalan pendidikan di beberapa kampung, seperti Kampung Waa Banti, Baluni, dan Jagamin, yang hingga kini belum bisa berjalan optimal karena belum adanya kesepakatan dengan masyarakat setempat.
Namun, di enam kampung lain di wilayah Tsinga, layanan pendidikan sudah mulai berjalan. Meski begitu, banyak anak-anak dari Distrik Tembagapura yang harus menempuh pendidikan di Timika, karena minimnya fasilitas di kampung mereka.
“Saat ini hanya ada fasilitas taman baca yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar. Keterbatasan ini sudah terjadi sejak tahun 2017,” ungkap Thobias.
Ia berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam membangun infrastruktur pendidikan di Distrik Tembagapura, sehingga hak pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut dapat terpenuhi.
“Mari kita bersama-sama membangun masyarakat. Jangan hanya melihat dari segi anggaran, tetapi lihat dampak positifnya bagi pembangunan distrik ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Robert Mayaut, menyampaikan bahwa program yang diusulkan dalam Musrenbang ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap, melalui Musrenbang ini, kampung-kampung di Distrik Tembagapura dapat lebih diperhatikan, terutama dalam hal infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” ujar Robert.
Ia menambahkan bahwa beberapa program, seperti penyediaan air bersih, jalan lingkungan, serta pembangunan kantor distrik, memang menjadi fokus utama dalam pembangunan di wilayah tersebut.
“Jadi, untuk tiga kampung yang terdampak dan lima kampung lainnya di Distrik Tembagapura, kami akan melihat proyek apa saja yang bisa segera dikerjakan, seperti penyediaan air bersih dan akses jalan,” tutup Robert.(*)
Komentar