TIMIKA, pojokpapua.id – Untuk menyinergikan kualitas perencanaan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat distrik, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) distrik se-Kabupaten Mimika pada Selasa (11/5/2025) di Hotel Horison Ultima Timika.
Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah distrik guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan.
“Pelayanan optimal kepada masyarakat menjadi prioritas, termasuk dalam hal fasilitasi permasalahan yang ada di wilayah distrik,” ujar Yonathan.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, distrik berperan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta menjalankan fungsi kewilayahan.
Hal ini sejalan dengan Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa distrik memiliki peran penting dalam koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
Yonathan menekankan bahwa perencanaan yang baik adalah dasar utama bagi pembangunan, namun tidak cukup hanya sekadar merencanakan.
“Perencanaan pembangunan tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan kegiatan, tetapi juga untuk mencapai hasil yang nyata dan membawa perubahan positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa siklus perencanaan harus berkelanjutan, tidak berhenti hanya pada pelaksanaan, tetapi juga melalui evaluasi dan perbaikan berdasarkan kondisi aktual masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan menangani permasalahan di wilayah distrik, mulai dari pegunungan hingga pesisir, agar membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dedi D. Paokuma, menyatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat komunikasi antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan distrik dan kelurahan.
“Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara OPD yang berkaitan langsung dengan distrik, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi.
Melalui Rakor ini, para kepala distrik diharapkan dapat menjalankan program kerja dengan lebih baik serta menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat.
“Kami berharap setelah mengikuti Rakor ini, para kepala distrik dapat mengimplementasikan program kerja dengan lebih efektif dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat,” pungkas Dedi.(*)
Komentar