TIMIKA, pojokpapua.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika menggelar forum konsultasi publik bertajuk “Peningkatan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kabupaten Mimika”. Acara ini berlangsung di Hotel Swiss Belinn, dihadiri oleh perwakilan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mimika, Drs. Ananias Faot, membuka forum dengan menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.
“Tingginya tingkat kepatuhan pelayanan publik mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Forum ini adalah wujud nyata semangat keterbukaan dan partisipasi publik,” ujar Ananias.
Ia juga mengajak semua peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai wadah identifikasi tantangan, kendala, dan solusi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menyempurnakan program dan kebijakan pelayanan publik yang sudah dirancang. Kerja keras ini memerlukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes B.J. Rusmanta, memaparkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan pada 2018 dan 2021. Pada 2018, penilaian dilakukan terhadap lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua Puskesmas di Mimika.
“Hasilnya menunjukkan Mimika berada di zona kuning. Namun, ada dua instansi yang masuk zona hijau, yaitu Dukcapil dan Puskesmas Wania,” ungkap Yohanes.
Penilaian pada 2021 melibatkan empat dimensi, meliputi wawancara dengan kepala dinas dan penilaian terhadap sarana prasarana seperti ruang tunggu, CCTV, dan loket pelayanan khusus. Evaluasi terhadap implementasi visi dan misi instansi. Penilaian melalui wawancara dengan masyarakat penerima layanan. Kemampuan menangani dan menyelesaikan keluhan masyarakat.
Ombudsman berharap evaluasi pelayanan publik ke depan dapat mencakup lebih banyak OPD, Puskesmas, dan kelurahan di Kabupaten Mimika.
Dukcapil Mimika menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status zona hijau dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diharapkan mampu menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan berkualitas.
Forum ini menjadi momentum penting dalam menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memajukan tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Mimika.(*)
Komentar