TIMIKA, pojokpapua.id – Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito, memberikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna III masa sidang III DPRD Mimika, Selasa (1/10/2024).
Dalam jawabannya, Valentinus mengapresiasi DPRD yang telah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) P-APBD 2024. Bupati menekankan bahwa APBD yang diajukan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tanggapan terhadap Fraksi-Fraksi. Fraksi Golkar menyoroti pembangunan SMA Negeri 7. Bupati menjelaskan bahwa lokasi pembangunannya didasarkan pada Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan. Karena SMA Negeri 1 Mimika memiliki kapasitas yang melebihi standar dengan 1.692 siswa, pembangunan SMA Negeri 7 di zona yang sama menjadi mendesak. Jika dibangun di zona lain, seperti di SP 1, hal ini tidak akan memenuhi ketentuan zonasi.
Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, dan Perindo mempertanyakan penyelesaian utang pemerintah tahun 2023. Bupati menjelaskan bahwa proses verifikasi utang telah dilakukan oleh BPK dan Inspektorat dan saat ini sedang dalam proses pembayaran.
Fraksi Nasdem mempertanyakan penurunan penerimaan. Bupati mengklarifikasi bahwa target pendapatan pada APBD 2024 tidak tercapai karena beberapa faktor, seperti penurunan keuntungan bersih dari PTFI akibat pengenaan PNBP pada ekspor konsentrat, penurunan penerimaan PBBP2 karena implementasi Undang-Undang HKPD, serta penurunan BPHTB akibat rencana sertifikasi area tailing PTFI.
Fraksi Demokrat mengkritisi penyerapan anggaran proyek fisik yang lambat. Pemerintah sependapat dengan perlunya menjaga kualitas pekerjaan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Fraksi PKB bertanya tentang penyertaan modal. Bupati menjelaskan bahwa penyertaan modal dialokasikan sebesar Rp 5 miliar, sementara belanja modal mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Program strategis lainnya, pembangunan rumah layak huni telah dilakukan sejak 2020, dengan total 1.153 unit rumah akan terbangun hingga akhir 2024.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih berlanjut, dengan target 50.000 sambungan rumah, namun baru mencapai 11.000 hingga akhir 2024. Pengelolaan sampah akan diatasi dengan sistem pusat daur ulang, yang melibatkan kelompok masyarakat.
Bupati juga memberikan jawaban terkait peningkatan pelayanan RSUD Mimika, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan PAD yang menjadi fokus dalam APBD 2024. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dengan DPRD untuk mencapai kesejahteraan bersama di Kabupaten Mimika.(*)
Komentar