JAKARTA – Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si, menjadi narasumber dalam rapat koordinasi yang membahas penyelesaian permasalahan di daerah otonom hasil pemekaran di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Acara ini berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta pada Jumat (8/3/2024), dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai daerah hasil pemekaran sejak 1999 hingga 2014.
Rapat ini secara resmi dibuka oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, Valentinus menyatakan bahwa rapat ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 23 daerah otonom hasil pemekaran yang dievaluasi sejak tahun 2020.
Valentinus juga mengungkapkan bahwa reformasi setelah 1999 telah menggandakan jumlah daerah otonom dari 319 menjadi 542. Pemekaran ini, termasuk pembentukan enam daerah otonom baru di Papua, terus dikawal oleh pemerintah pusat untuk memastikan keberhasilan selama tiga tahun pertama. Valentinus menambahkan bahwa pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap daerah pemekaran selama lima tahun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 dan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Valentinus menekankan pentingnya aspek-aspek seperti pengalihan aset, penegasan batas daerah, dan penyediaan sarana pemerintahan sebagai tantangan yang masih dihadapi oleh beberapa daerah pemekaran sejak 1999.
Pj. Bupati Mappi, Michael R. Gomar, sebagai narasumber, menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri atas penyelenggaraan rapat ini. Ia menyoroti pentingnya rapat koordinasi ini untuk memperoleh masukan terkait tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB), khususnya di Kabupaten Mappi.
“Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan best practices dan tantangan yang kami hadapi di daerah, sehingga bisa menjadi pembelajaran bersama,” ujar Pj. Bupati Michael. Ia juga memaparkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mappi pasca pemekaran, serta berbagai tantangan yang dihadapi daerahnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit untuk mendukung keberhasilan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia.(*)
Komentar