TIMIKA, pojokpapua.id – Masa jabatan bupati-wakil Bupati Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (Omtob) pada 6 September. Mengakhiri masa jabatan kepemimpinannya di Kabupaten Mimika, Omtob telah merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 65 persen.
Mantan wakil bupati Mimika, Johannes Rettob saat menggelar jumpa pers dengan awak media di kediaman pribadinya, Minggu (8/9/2024) mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, media, stakeholder dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam masa Omtob memimpin birokrasi di pemerintah an.
Selain terima kasih ada juga permohonan maaf jika selama ini mereka belum bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat. Tetapi, paling tidak RPJMD tercapai 65 persen.
“Terima kasih kepada semua pihak, masyarakat yang telah mendukung kami. Juga maaf jika selama ini belum bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat, tetapi paling tidak RPJMD selama kepemimpinan kami sudah tercapai 65 persen,”jelas Rettob.
Pada periode kepemimpinan selama lima tahun kata Rettob, mereka telah memberikan dasar untuk melakukan program dan kebijakan pemerintah ke depan.
Adapun dasar pembangunan ke depan seperti adanya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang hanya dimiliki oleh Mimika. Riskesda ini menjadi dasar untuk pembangunan di dan infrastruktur seperti rumah layak huni, air bersih dan penanganan penyakit malaria.
Rikesdas menjadi dasar bahwa daerah ini membutuhkan drainase, air bersih yang tujuannya adalah untuk kesehatan. Untuk kesehatan, ada kkesepakata dengan target di Tahun 2026 angka penyakit malaria bisa diturunkan dengan bekerja sama ke pihak Kemenkes dan PTFI.
Selain Riskesdas, penanganan stunting juga cukup berhasil yakni di angka 14 persen. Bahkan di Papua Tengah, Mimika terbaik untuk penyajian data dan penanganan stunting.
Soal pendidikan, diakhir tahun lalu, Mimika masih kekurangan 400-500 guru untuk jenjang SD sampai SMA. Mengenai ini, pemerintah sudah memproses ke Kemenpan-RB untuk kuota guru di Mimika.
Lalu ada program smart city yang membuat Mimika efisien dan efektif dalam pembangunan.
Pada bidang ekonomi, di Mimika tidak terlalu banyak peningkatan. Antara masyarakat kecil dan menengah ke atas berbeda. Untuk itu, pemerintah betul-betul meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini tercatat ada 18 ribu UMKM yang sudah menggunakan aplikasi go digital. Dengan ini pemberdayaan ekonomi secara nasional tercatat 30 persen.
“Selama ini kita terus bangun dengan lembaga keuangan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat dalam pemberian kredit kecil,”ungkapnya.
Selai itu, pemerintah juga menggunakan aplikasi berbasis teknologi e goverment, yang kurang lebih 60 aplikasi yang sudah tercatat di Kemendagri.
Untuk bidang infrastruktur, pembangunan saat ini memang hanya didalam kota. Namun di luar kota seperti Potowayburu jalan sudah diaspal. Juga di Agimuga jalan diaspal 3 km. Ia berharap pembangunan pengaspalan jalan di pedalaman ini bisa dilanjutkan terus ke
Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), kepala kampung kata Rettob, juga berusaha membangun rumah layak huni, jalan tailing dan dermaga kampung. Setelah dievaluasi, ada dermaga yang dibangun berjumlah 9 dengan ADD. Juga ada 1500 yang dibangun dengan ADD. Sementara oleh pemerintah membangun kurang lebih 2000 rumah layak huni di pesisir.
Mengenai proyek air bersih, ada dari sumur bor serta merubah dari air payau ke air bersih di Kokonao dan Ayuka dan diharapkan akhir tahun selesai.
Selanjutnya soal keimanan. Pemerintah terus berusaha membangun toleransi, membangun kebersamaan dengan masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku, agama dan RAS. Ada kegiatan Pesparawi dan MTQ yang dilakukan dengan aman dan damai sehingga ini menjadi tolak ukur toleransi umat beragama yang berhasil.
Untuk budaya, Mimika harus selalu berusaha menghargai masyarakat Amungme dan Kamoro. Di periode kepemimpinan Omtob, diperkenalkan salam daerah ini yakni Amolongo, Ninowaitimi, Saipa.
Terkait PPPK guru dan tenaga kesehatan, ia sudah mengarahkan Pj Sekda untuk membentuk tti guna penyelesaian masalah ini. Untuk PPPK guru sebanyak kurang lebih 500an yang belum diusulkan. Sementara tenaga kesehatan 1100 orang diakhir tahun sudah dapat persetujuan dari BKN dan akan dibagi SKnya.
Sementara itu, soal kabar yang beredar jika diakhir kepemimpinan Omtob meninggalkan hutang Rp 800 miliar, kata Rettob ini adalah berita hoax semata. Mengenai ini, ia menyebut jika dengan estimasi pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun pada APBD 2024 dan diitetapkan Rp 7,5 triliun, ada beberapa hal yang menyebabkan adanya defisit seperti anggaran dana dari PTFI yakni PBB P3.
Juga pada pembahasan APBD Perubahan 2024, ia berharap jangan sampai ada defisit. Untuk itulah ada beberapa tindakan, yakni mencari uang DBH, PBBP3, BPHTB yang datangnya dari PTFI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Namun, hasilnya masih samar-samar.
“Akhirnya kita recofusing kegiatan. Yang tidak prioritas, tidak bisa dilakukan seperti pembangunan gereja Mile 32, pelebaran jalan di 32 tidak dilakukan. Akhirnya tersisa 100an miliar. Berharap diakhir jabatan kami tidak meninggalkan utang. Ini kita sudah kunci di APBD Perubahan 2024,”jelasnya.
Selama tiga bulan ia bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan tersisa ini dengan baik. “Jadi, diakhir masa jabatan saya tidak tinggalkan hutang,”tegas Rettob.
Juga soal pengangkatan atau pemberhentian pegawai ini tidak dilakukan. Namun yang benar adalah ada 12 an pegawai yang mengundurkan diri dari jabatan karena berbagai alasan yakni atas kemauan pegawai itu sendiri. Namun, pengisian jabatan yang kosong ini diisi oleh plt.
Sementara itu soal birokrasi, memang tidak menutup jika ini amburadul atau hancur lebur. Norma Standar Prosedur di ASN dilanggar semua. Harus dibenahi karena seperti benang kusut. Ia yang diangkat jadi Plt Bupati pada 20 Mei melihat banyak yang menduduki jabatan tidak sesuai. Sesudah dibenahi, benang kusut birokrasi ini sudah bisa diselesaikan.
Selama tiga bulan bekerja sama dengan Kemenpan RB untuk penataan birokrasi. “Puji Tuhan Tanggal 2 September kami dapat persetujuan BKN untuk pengembalian jabatan,”ujarnya.
Akhirnya pemerintah daerah mendapat dan disetujui untuk penataan birokrasi ada 356 PNS dapat dipertimbangkan untuk dapat dikembalikan dalam jabatan. Ada 73 PNS yang dapat dipertimbangkan dengan catatan. Dan hanya ada 5 PNS yang tidak dapat dipertimbangkan atau dilantik lagi karena sebenarnya pantas tapi jabatannya sudah terisi. Dan pertimbangan teknis ini harus segera dieksekusi. Surat ke Pj Gubernur Papua Tengah tembusan ke Kemendagri. Menunggu surat Kemendagri untuk pelantikan kembali. Saat ini saya harap pj Bupati bisa lakukan ini. Waktunya pertimbangan teknis ini berlaku sejak ta ggal ditentukan 2 September hingga 8 Oktober. Sebelum tanggal 8 Oktober ini pj Bupati harus eksekusi. Kita berharap semua dalam keputusan ini tidak ada kekacauan. Sehingga birokrasi berjalan dengan baik. Kami sudah mengisi Silon ASN.
Terakhir satu perjuangan yang berat 1000 sertifikat tanah program prosiden sudah ada. Jadi, sertifikat Program Nasional (Prona) ini sudah terjawab dan tinggal diserahkan kepada masyarakat.
“Penyelesaian penataan birokrasi, harapan pegawai untuk SK, tidak meninggalkan hutang, semua terjadi. Saya harap ke depan, siapapun Bupati yang terpilih menata ulang kembali birokrasi yang sudah disusun dan tidak terjadi dalam proses birokrasi. Saya harap orang yang betul-betul mampu dan mengerti akan pengaturan birokrasi,”paparnya.
Akhirnya, ia kembali mengucap syukur selama lima tahun terakhir tidak ada perang suku, tidak ada lagi hal-hal yang menggangu keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
“Atas nama saya, juga bapak Eltinus Omaleng, memohon maaf yang sebenar-benarnya apabila ada yang kurang berkenan, belum memenuhi semua aspirasi masyarakat. Semoga nanti siapapun yang memimpin daerah ini, bisa meneruskan dasar yang sudah kita lakukan untuk Mimika ke depan,”imbuhnya.(*)
Komentar