TIMIKA, pojokpapua.id – Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana alam, Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura menggelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami di Kabupaten Mimika, yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana pada Rabu (24/7/2024).
Kegiatan sekolah lapang ini mendapat apresiasi dari Pemda Mimika. Pj Sekda Mimika, Dr. Petrus Yumte, SH MSi, menyatakan bahwa historis kejadian gempabumi di Kabupaten Mimika menunjukkan wilayah ini memiliki intensitas kejadian gempa yang cukup tinggi. Data BMKG menunjukkan, dalam periode 2009-2024, terjadi setidaknya 258 gempa di wilayah Kabupaten Mimika dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas seismik yang aktif di sekitar wilayah tersebut.
Dengan melihat historis kejadian gempabumi di Kabupaten Mimika, data dan informasi dari BMKG sangat penting untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur. Melalui sekolah lapang gempabumi tahun ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Mimika dapat memahami dan memanfaatkan data serta informasi dari BMKG sebagai upaya untuk mengurangi dampak gempabumi yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
“Hal yang tidak kalah penting adalah upaya kita bersama untuk terus meningkatkan pemahaman, membangun kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” jelas Yumte.
Kepala Stasiun Geofisika Angkasapura Jayapura, Herlambang Huda, mengatakan bahwa kegiatan sekolah lapang gempabumi dan tsunami ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya gempabumi, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Dalam pelaksanaannya, Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPBD Kabupaten Mimika, Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, serta Stasiun Meteorologi Mimika dan Stasiun Meteorologi Enarotali. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam penanganan bencana, sehingga lebih siap dan tangguh dalam menghadapi situasi darurat.
Selain meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana alam, sekolah lapang gempabumi dan tsunami juga bertujuan untuk memperkuat peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di daerah sebagai perpanjangan tangan BMKG Pusat dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat. Juga, memperkuat peran BPBD sebagai simpul utama dalam rantai komunikasi daerah untuk memberikan informasi dan arahan yang akurat kepada masyarakat dan organisasi daerah terkait peringatan dini tsunami dan membangun sikap tanggap terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami bagi masyarakat dan institusi pendidikan yang berada di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.
Untuk kepentingan ini, BMKG berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika demi keselamatan bersama. Komitmen BMKG diwujudkan melalui keberadaan Stasiun Geofisika Jayapura yang operasional, dengan peralatan pengamatan tersebar di berbagai lokasi di Kabupaten Mimika. Selain itu, pemasangan sensor untuk pengamatan gempabumi di Mimika, pemasangan Lightning Detector, serta pemasangan Warning Receiver System New Generation (WRS NG) di BPBD Kabupaten Mimika.
Herlambang juga menambahkan bahwa kegiatan sekolah lapang gempa dan tsunami merupakan rangkaian kegiatan survei 12 indikator yang dilaksanakan dengan mengambil sampel berupa kuesioner dari responden BPBD Kabupaten Mimika, Stasiun Meteorologi Mimika, Dinas Pendidikan Mimika, serta beberapa warga setempat. Kegiatan ini juga meliputi BMKG Goes To School (BGTS) yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mimika dan SMP Negeri 2 Mimika dengan 270 peserta terdiri dari siswa dan guru pengajar.
Khusus untuk peserta kegiatan sekolah lapang ini, berjumlah 50 peserta dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan, termasuk BPBD, Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pendidikan, komunitas keagamaan, pelaku usaha, media, dan masyarakat.
“Kami berharap agar di masa yang akan datang, masyarakat dapat mewujudkan kesiapsiagaan yang tinggi terhadap potensi bencana gempa bumi dengan membentuk desa-desa yang siaga, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut,” imbuhnya.(*)
Komentar