TIMIKA, pojokpapua.id – Dengan sisa waktu tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Plt Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki birokrasi di pemerintahan. Dalam apel gabungan yang dipimpinnya di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (3/5/2024), Rettob menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik yang jujur dan sesuai aturan.
“Saya berharap semua ASN dapat menjadi pelayan masyarakat dan bekerja jujur sesuai aturan. Pembenahan birokrasi itu yang pertama, supaya semua bekerja dengan baik dan memberi semangat untuk melayani,” ujar Rettob.
Rettob menekankan bahwa ASN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. “Kalian adalah pelayan masyarakat. Selalu saya katakan berulang-ulang, hadir untuk melayani masyarakat bukan untuk kepentingan diri sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi internal yang sebelumnya kurang efektif harus diperbaiki. “Hal-hal yang sebelumnya terjadi di pemerintahan dengan tidak adanya koordinasi di internal dinas harus diperbaiki dengan merubah pemikiran dan hati untuk berjuang bagi daerah ini,” tambah Rettob.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Rettob memerintahkan pimpinan OPD untuk melaporkan kinerja lima tahun mereka dalam waktu dua minggu. Laporan tersebut harus mencakup apa yang sudah dan belum dikerjakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Saya minta laporkan semua pimpinan OPD dan staf, evaluasi kinerja kita. Tiga bulan lagi kami (Omtob) berakhir,” jelasnya.
Rettob juga mengumumkan akan diadakan rapat pimpinan OPD untuk memetakan kondisi tiap distrik, termasuk Indeks Prestasi Manusia (IPM), angka kematian, dan tingkat ekonomi. Ia mengkritik kinerja pemerintahan Mimika yang dinilai tidak baik oleh Pemerintah Pusat. “Kelompok Kerja (Pokja) dinilai seperti raja minyak yang tidak menghargai pimpinan OPD tapi lebih ke kontraktor yang memberi anggaran besar. Yang tidak mau bekerja dengan saya tiga bulan terakhir ini mengundurkan diri. Kita proses,” tegas Rettob.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Rettob juga menginstruksikan agar pegawai non staf yang pernah bekerja di Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dipindahkan ke distrik atau dinas lain, kembali ke keuangan untuk melaksanakan tugas. Begitu pula pegawai atau staf Bappeda yang ditugaskan di luar tanpa jabatan, harus kembali lagi ke Bappeda.
Selain itu, Rettob menegaskan bahwa pejabat yang di non jobkan akan menunggu surat dari Mendagri untuk dikembalikan ke posisi semula. Ia juga meminta Bagian Inspektorat untuk mulai memeriksa keuangan. “Saya mau menjalankan pemerintahan dengan baik. Selanjutnya ada audit khusus untuk investigasi keuangan OPD. Inspektorat kadang tidak objektif. Maka saat inilah dengan anggaran Rp 7,5 triliun harus dikelola dengan baik. Bekerjalah dengan baik dan jujur,” paparnya.
Menjelang Pilkada, Rettob mengingatkan bahwa ASN harus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada untuk memastikan daerah ini menjadi lebih baik. “ASN harus menjadi pegawai yang betul-betul memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan Pilkada ini untuk menjadi daerah yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
Komentar