TIMIKA, pojokpapua.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar diskusi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan stakeholder terkait yakni Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), PT Freeport Indonesia, Institut Pertambangan Nemangkawi, perbankan dan lembaga pendidikan bahas pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Kamis (23/11/2023) di Hotel Swiss Belin.
Diskusi yang dikemas dalam ajang Para-para SDGs Timika Noken ‘No Komen’ (PaSTi NoKen) ini membahas SDGs ke-8.
Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Manggasa, ST MSi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan. SDGs ini sendiri terakhir kalinya diadakan Tahun 2023 ini sesuai dengan jadwal pelaksanaannya yakni setiap triwulan. Pada triwulan pertama sudah dilaksanakan pembicaran yang fokus pada persoalan air bersih. Dilanjutkan triwulan kedua yakni membicarakan topik malaria. SDGs triwulan ketiga mengambil topik mengenai pendidikan di Kabupaten Mimika. Untuk SDGs terakhir tahun ini diambil topik ketenagakerjaan dan ekonomi.
Didalam SDGs, topik ketenagakerjaan dan ekonomi masuk ke dalam tujuan 8. “Ini merupakan rangkaian pertemuan kita didalam pelaksanaan SDGs yang kali ini kita akan berbagi mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika,”ujarnya.
Dari panelis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Institus Pertambangan Nemangkawi, Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), ditampilkan sebagai contoh pelaku ketenagakerjaan di Timika. “Jadi kita maksudkan untuk tempat diskusi tentang apa yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam melakukan program pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk tujuan ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika kata dia terus bermitra dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan karena tujuan pembangunan harus dilakukan berdasarkan partisipasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swasta maupun masyarakat umum. Lewat forum kemitraan ini, pemerintah merespon dan mengapresiasi keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama melihat masalah di Kabupaten Mimika dan memikirkan apa yang akan dibuat masing-masing untuk mengambil bagian sesuai dengan peran masing-masing.
Dengan forum kemitraan ini diharapkan sasaran dari kegiatan di lintas sektor, baik di pemerintah maupun di swasta dan peran masyarakat bisa lebih meningkatkan kwalitas pencapaian sasaran pembangunan sesuai tupoksi masing-masing.
“Forum semacam ini di tingkat kabupaten se Indonesia, baru ada di Timika, ternyata kolaborasi kita antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, untuk kita belajar, berdiskusi,”ungkapnya.
Dari forum kemitraan ini memang selalu diangkat topik-topik yang menarik, mulai air bersih, malaria, pendidikan sampai ketenagakerjaan. Tahun depan diagendakan topik lain seperti pangan, kesehatan, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, khusus untuk pemerintah, forum kemitraan ini sebagai bagian untuk mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah.
Dengan adanya potensi-potensi stakeholder terkait dengan pemerintah inilah yang coba dirangkum semua agar bisa disinkronisasikan program kegiatan agar tidak bertumpuk di tempat yang sama.
“Di forum ini kita bisa berbagi peran, kita tau perusahaan di Timika punya potensi yang cukup dioptimalkan untuk tanggung jawab sosial, ini belum dimaksimalkan, lewat SGDs ini kita coba ketemu, dua tiga tahun lalu kita jalan sendiri-sendiri, dalam forum ini kita mulai komunikasi dengan baik, padukan program kita dan kita harapkan program ini ujung-ujungnya akan meningkatkan sasaran kita ke masyarakat, ujung-ujungnya masyarakat asli di Kabupaten Mimika,”pungkasnya.(*)
Komentar