TIMIKA, pojokpapua.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mencanangkan program percepatan eliminasi stunting. Untuk itu mulai tahun ini, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan kepada balita yang mengalami stunting dan kurang gizi.
Bantuan itu mulai disalurkan salah satunya di Kabupaten Mimika yang secara simbolis diserahkan pada Sabtu (14/10/2023) di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr Silwanus Sumule serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Papua Tengah, perwakilan Pemkab Mimika dan perwakilan PT Freeport Indonesia.
Ribka Haluk mengatakan, stunting jadi program nasional sehingga daerah harus melakukan intervensi. Pemprov Papua Tengah kata dia, sangat serius terkait isu ini sehingga berbagai upaya intervensi dilakukan. Salah satunya dengan memberikan bantuan stimulan. “Tiga bulan ini kita lakukan percepatan dengan gerak cepat saya yakin kita bisa tangani,” katanya.
Adapun bantuan yang diberikan berupa uang untuk pemenuhan kebutuhan gizi balita dan juga ibu hamil. Ia pun akan terus memantau progress penanganan stunting di setiap kabupaten yang ada termasuk di Mimika setelah penyaluran bantuan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Sumule menambahkan, kasus stunting di Mimika mencapai 955 jiwa. Adapun dukungan yang diberikan dibagi dalam tiga kategori yakni baduta dengan berat badan tidak naik sebesar Rp 850 ribu per bulan, baduta berat badan turun Rp 850 ribu per bulan dan baduta bermasalah gizi sebesar Rp 1 juta per bulan.
Selain itu untuk membantu penanganan, kader pendamping diberi isentif atau uang transport sebesar Rp 250 ribu per bulan per anak anak yang ditangani. Setiap kader diberi tanggungjawab menangani maksimal 4 orang anak agar bisa fokus sehingga sebulan bisa menerima Rp 1 juta.
Tidak hanya intervensi stunting, Pemprov Papua Tengah juga memberi dukungan anggaran Rp 4 miliar untuk RSUD Mimika melalui Kartu Otsus Sehat. Anggaran ini untuk mendukung pengobatan orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan yang belum tercover BPJS Kesehatan. “Dana ini dimanfaatkan khusus bagi orang asli Papua ketika ada layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Dukungan juga akan diberikan kepada RS Mitra Masyarakat yang pasiennya 97 persen orang asli Papua. Rumah sakit yang didanai PT Freeport Indonesia ini akan diberi bantuan alat CT Scan untuk memudahkan diagnosa pasien. “Artinya Pemprov Papua Tengah konsen untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat asli Papua,” kata Silwanus.(*)
Komentar