JAKARTA – Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menyatakan dukungan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran dan kelanjutan Undang Undang Otonomi Khusus.
Kedatangan masyarakat, Selasa (21/6/2022) yang dipimpin Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng bersama Plh Sekda Mimika, Jeni Usmany disambut Sekjen Kemendagri, DR H Suhajar Diantoro, MSi bersama Direktur Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda dan Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Sri Handoko Taruna, SSTP MSi.
Tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi diantaranya Yohanis Yance Boyau, Yohanes Kemong, Anton Yolemal, Marianus Maknaipeku, Agus Natkime, Nalio Jangkup, Adolf Omaleng, Yohanis Jangkup, Vinsent Oniyoma, Abenal Omaleng dan Piet Rafra.
Plh Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd mengatakan kedatangan Pemda Mimika mendampingi tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait dukungan DOB dan Otsus Jilid II sebagaimana hasil deklarasi di Timika.
Tujuannya untuk menguatkan pemerintah pusat bahwa pemekaran adalah aspirasi dan keinginan dari masyarakat. Deklarasi dilakukan di Timika kata Jeni, karena Bupati Mimika adalah Ketua Asosiasi Bupati wilayah adat Mee Pago.
Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng mengatakan masyarakat sudah melakukan deklarasi mendukung DOB dan Otsus Jilid II. Pemekaran kata dia merupakan jawaban atas persoalan di Papua. Pembangunan bisa lebih merata dan dipercepat jika pemekaran dilakukan.
DPRD bersama Pemda Mimika kata dia sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung persiapan Papua Tengah. Termasuk kesiapan lahan pembangunan kantor Gubernur dan fasilitas lainnya.
Mewakili tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku menambahkan masyarakat akar rumput dan nusantara sudah melakukan deklarasi mendukung DOB dan Otsus Jilid II. “Pemekaran kita butuhkan dan Mimika sangat siap jadi ibu kota,” tegasnya.
Yohanis Kemong mewakili tokoh intelektual Amungme mengatakan masyarakat sangat mendukung kebijakan pemerintah membentuk DOB dan perpanjang Otsus. Jadi pemerintah diminta tidak menunda-nunda lagi. “Kita minta segera tunjuk karateker Gubernur Papua Tengah,” tegasnya.
Vinsent Oniyoma selaku tokoh pemuda Amungme mengatakan sampai detik ini banyak masyarakat Papua belum tersentuh. Tapi dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan melalui Otsus dan pemekaran akan membuat masyarakat kecil bisa tersentuh. “Dengan Papua Tengah itu menandakan bahwa kami sudah di rumah NKRI. Masyarakat yang selama ini di luar NKRI tidak lagi di teras tapi masuk dalam rumah NKRI,” tegas Vinsent.
Vinsent juga menyatakan bahwa Bupati Mimika di tengah situasi sekarang ini berani melakukan deklarasi yang menandakan Mimika sangat menerima dan siap menjadi ibu kota Papua Tengah. Kesiapan itu ditandai dengan infrastruktur yang sudah terbangun. Akses transportasi lancar baik udara maupun laut.
“Makanya kami hadir di sini sebagai delegasi dari masyarakat antar aspirasi. Jadi kalau tuan rumah sudah datang, maka yang lain tidak perlu bicara lagi. Jadi kapan kami jemput karateker Gubernur Papua Tengah,” kata Vinsent.
Sekjen Kemendagri, DR H Suhajar Diantoro, MSi saat berdiskusi dengan masyarakat, memberikan contoh sejumlah daerah hasil pemekaran yang sekarang ini mengalami kemajuan. Seperti Sorong dan Manokwari di Papua Barat.
Jadi ditegaskannya, pusat pemerintahan provinsi akan memicu pertumbuhan sebuah wilayah. “Kalau Mimika jadi provinsi, masyarakat akan berkembang dan peluang bagi masyarakat semakin besar jadi DPRD dan DPRP,” tegasnya.
Hasil dari pemekaran ditambahkan Sekjen Kemendagri tentunya baru bisa terlihat dalam lima tahun. Pemerintah pusat akan memberikan perhatian untuk membangun Papua.
Mewakili Mendagri Tito Karnavian, Sekjen Kemendagri telah menerima dokumen deklarasi dukungan DOB dan Otsus yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Mee Pago yang dideklarasikan oleh Bupati Mimika dan didukung oleh DPRD.
“Ketua DPRD datang langsung bersama Ibu Sekda dan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro datang ke sini saya sangat terkesan yang minta disampaikan kepada pemerintah bahwa sesungguhnya masyarakat bahwa deklarasi ini dukungan terhadap pembentukan DOB wilayah Mee Pago yang disebut Papua Tengah,” jelas Suhajar.
Menurutnya, aspirasi dan dukungan dari masyarakat sama dengan strategi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. “Semoga aspirasi yang disampaikan bahwa, aspirasi pemekaran sudah lama menunggu, kita akan perjuangkan,” jelasnya.
Pemerintah melalui Kemendagri bersama Komisi II DPR RI sedang melakukan pembahasan. Bahkan pada Kamis (23/6/2022) Kemendagri bersama Komisi II akan berkunjung ke Papua untuk memastikan proses pemekaran provinsi baru bisa berjalan dengan lancar.
“Kami hari ini (21/6/2022) baru selesai Raker dengan Pak Menteri, besok RDP, paginya didahului rapat Panja, Kamis disambung rapat Panja. Kamis malam ke Papua. Sabtu-minggu pulang ke Jakarta, Senin DPR merancang Panja dulu, sorenya tim perumus,” ungkap Sekjen Kemendagri.(*)
Komentar