TIMIKA – Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Melihat persoalan ini, wakil rakyat melihat sebagai dinamika yang biasa terjadi untuk kebijakan baru dari pemerintah. Untuk itulah Pemda Kabupaten Mimika yang tengah bersiap dengan Provinsi Papua Tengah diharapkan tetap bijak menyikapi dinamika di tengah masyarakat ini.
Anggota Komisi A DPRD Mimika, Lexi Lintuuran, Selasa (14/6/2022) menyebut pembentukan DOB yang otomatis terjadi pemekaran provinsi menimbulkan dampak yang positif juga negatif. Untuk dampak positifnya kata Lexi, akan terbukanya daerah-daerah yang masih terisolir dengan adanya pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan terutama untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat setempat akan berjalan dengan baik.
Namun, ada juga persoalan yang harus dipikirkan dengan bijak oleh pemerintah pusat yakni apakah pemekaran provinsi ini sudah benar-benar didukung oleh masyarakat di daerah. Dampak dari pemekaran ini sebutnya, akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Secara khusus masyarakat asli Papualah yang akan mendapatkan dampak dari pemekaran ini.
Putusan untuk memekarkan provinsi Papua ini sebut Lexi, harus tetap ada sinergi antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang ada di sini. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah lanjutnya harus terus intens dilakukan agar tidak ada konflik antara yang pro dan kontra terhadap DOB ini. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan. Pihak-pihak tersebut harus duduk bersama barulah dibuat keputusan pemekaran ini. Ia harap agar keputusan pemekaran di Papua ini tidak lagi menimbulkan konflik di daerah-daerah.
Dengan adanya komitmen dari Pemda Kabupaten Mimika yang gigih untuk mempersiapkan pembentukan Provinsi Papua Tengah ini kata Lexy, merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, ia tetap berharap agar pemerintah bijak melihat jika masih ada pihak yang kontra terhadap rencana ini. Semua pihak kata dia diharapkan dapat dilibatkan dalam rencana kesiapan pembentukan DOB ini agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
Selanjutnya tambah Lexi, mengapa pemerintah daerah harus lebih bijak menyikapi soal pemekaran ini, sebab salah satu contoh konkrit perhatian pemerintah pusat yang sudah dirasakan oleh masyarakat asli adalah adanya kucuran dana Otsus. Dana Otsus yang sangat besar nilainya ini kata dia, ternyata belum mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat sampai di pesisir dan pedalaman. Padahal, program percepatan pembangunan dengan kucuran dana Otsus untuk Papua ini sangat baik untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itulah, Otsus bahkan dipandang hanya diketahui oleh elite-elite tertentu, orang-orang yang menangani kucuran anggaran ini. Dengan dukungan untuk kelanjutan Dana Otsus Jilid II juga, ia harapkan hal ini ke depan bisa ditangani lebih baik lagi sehingga azas manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat asli Mimika khususnya dan Papua pada umumnya.(*)
Komentar