TIMIKA, pojokpapua.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Mimika pada Kamis (20/3/2025) di Aula Kantor Bappeda, Jalan Mayon. Forum ini berlangsung selama dua hari dan dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, serta dihadiri Wakil Ketua I DPRD Mimika, Asri Akkas.
Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik dengan program perangkat daerah, guna menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2026.
Dalam arahannya, Ananias menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Penyelenggaraan forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kami berharap program yang disusun bisa merespons aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang distrik sebelumnya,” ujar Ananias.
Forum ini juga menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk membahas program prioritas, baik dalam skala kabupaten maupun nasional. Salah satu fokus utama adalah penyelarasan program dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.
Kepala Bappeda Mimika, Ir. Yohana Paliling, menjelaskan bahwa setelah Rencana Kerja (Renja) disusun oleh masing-masing OPD, akan dilakukan penyelarasan dalam Forum OPD Lintas Sektor untuk menghasilkan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Dalam forum ini, semua pimpinan OPD akan bertemu dengan pihak distrik untuk memastikan usulan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik dapat diakomodir dalam program prioritas OPD,” jelas Yohana.
Dalam forum ini, juga dibahas 15 isu strategis pembangunan 2026, di antaranya penanggulangan kemiskinan ekstrem, inflasi, dan stunting.
“Setiap OPD harus mengintervensi isu-isu ini dengan program yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Yohana.
Selain itu, forum ini juga mengevaluasi Renja OPD tahun sebelumnya, dengan memastikan program yang belum terselesaikan dapat dilanjutkan di tahun berikutnya.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang sudah diusulkan melalui sistem tetap diakomodir, agar tidak menjadi temuan di kemudian hari,” tambahnya.
Melalui forum RKPD ini, Yohana berharap perencanaan pembangunan Kabupaten Mimika dapat lebih terarah dan fokus pada isu-isu prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Harapan kami, kegiatan ini berjalan lancar dan benar-benar menghasilkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dengan penganggaran yang tepat,” pungkasnya.(*)
Program prioritas OPD yang mencakup hampir seluruh distrik, di antaranya:
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan: Pembangunan 195 unit rumah layak huni di tahun 2025 dan program serupa untuk tahun berikutnya.
- Dinas Pendidikan: Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan ketersediaan guru.
- Dinas Kesehatan: Penyediaan fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan obat-obatan terutama di wilayah pedalaman.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK): Pembangunan balai kampung dan rehabilitasi kantor kelurahan.
- Dinas Perhubungan: Pembangunan bandara perintis, dermaga tambatan perahu, dan subsidi penerbangan logistik ke pedalaman.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra): Pembangunan atau renovasi sarana peribadatan.
- Dinas Ekonomi: Program bantuan modal, pengadaan bibit ternak (babi, ayam, sapi), dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komentar