TIMIKA, pojokpapua.id – Usulan pembentukan daerah otonom baru di Tanah Papua kembali muncul. Kali ini dari Kabupaten Mimika yang ingin membentuk provinsi sendiri bernama Provinsi Papua Nemangkawi. Sejalan dengan itu, Mimika juga mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat.
Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi ini secara resmi didekalrasikan oeh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Mimika beserta tokoh masyarakat perwakilan dua suku besar Amungme dan Kamoro. Deklarasi dilaksanakan di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Kesepakatan bersama ini langsung diserahkan kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi.
Ada lima poin kesepakatan yang dideklrasikan bersama. Pertama, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika. Kedua, mendukung sepenuhnya pembentukan Kota Timika di Timika. Ketiga, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kapiraya. Keempat, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga. Kelima, dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama ini maka Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dinyatakan secara resmi dideklarasikan.
Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan Papua diberi kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri. Pasalnya dimasukkannya Mimika dalam Papua Tengah dan wilayah adat Mee Pago, secara demografi tidak sesuai karena seharusnya Mimika masuk dalam wilayah adat Domberay.
Ditambah lagi Mimika memiliki sumber daya yang besar sehingga layak untuk membentuk provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Mimika dalam hal ini Amungme dan Kamoro. “Amungme dan Kamoro tidak pernah bergabung dengan siapapun, kita harus berdiri sendiri. Kita harus miliki provinsi dan kabupaten sendiri. Kita tentukan nasib sendiri,” tegasnya.
Bupati Omaleng mendorong percepatan pembentukan provinsi dan pemekaran kabupaten. Tidak hanya dari sisi pemerintahan, Bupati dan DPRD juga sepakat untuk membentuk tim yang akan berjuang ke DPR RI atau lewat jalur politik.
Bupati Omaleng juga menyatakan, provinsi baru ini bakal menjadi provinsi dan kabupaten dengan konsep Otonomi Khusus yang sepenuhnya. Sehingga ia meminta legislatif membuat sebuah Peraturan Daerah yang mengatur kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh orang asli Papua. Khususnya di Mimika Barat harus dipimpin orang Kamoro. Mimika Timur harus dipimpin orang Amungme.
Ia menegaskan, usulan ini sebagai bentuk penolakan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah karena yang seharusnya berada di Mimika. Pemkab Mimika kata dia, yang sejak awal berjuang bahkan sudah menyiapkan infrastruktur untuk Papua Tengah. Sehingga apabila ibukota dialihkan ke Mimika maka, Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mendukung langkah Bupati Mimika dalam membentuk provinsi sendiri yang berkedudukan di Mimika. Juga percepatan pemekaran kabupaten yang sudah lama direncanakan namun belum terwujud.
“Kita sejak dulu berharap Timika jadi ibukota, kemudian pemekaran kabupaten. Pada prinsipnya kita ingin supaya ada provinsi baru di Mimika. Ini hal positif, kalau kita kompak perjuangkan dan berharap ditindaklanjuti,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, Mimika memiliki perkembangan yang cukup pesat dan sumber daya yang cukup besar. “Mimika, dengan perkembangan sudah layak bentuk DOB. Jadi saya pribadi, mari kita dukung, kalau memang itu baik. Kita harus punya wacana bentuk kabupaten dan provinsi baru,” katanya.(*)
Komentar